Meigitaria Sanita
,

7 Klaster Riset di Prodi Ilmu Komunikasi UII

7 Klaster Riset di Prodi Ilmu Komunikasi UII

Secara umum kluster riset adalah kelompok yang menghimpun para peneliti maupun akademisi berdasarkan keahlian, minat, dan keilmuan tertentu. dibentuknya kluster riset selain memecahkan masalah yang kompleks juga kolaborasi lintas disiplin. Dua tahun terakhir, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia tengah fokus menyusun kluster riset, kini terdapat 7 kluster riset yang telah disepakati.

Mengutip dari catatan St. Mary’s University, UK tentang Operational Guidelines for Research Clusters, bahwa kluster riset adalah ruang untuk peneliti berkumpul secara informal tidak kaku seperti research centre. Kluster riset juga disebut sebagai fondasi dasar ekosistem riset di sebuah fakultas maupun program studi.

Dengan keilmuan yang beragam dan interdipliner, klaster riset mampu menjembatani hambatan internal maupun eksternal dengan mekanisme yang adaptif dan fleksibel. Berdasarkan ERIC Journal, pendekatan ini mampu meningkatkan sitasi dan mendorong keterlibatan multi sektor.

Penjelasan Klaster Riset di Prodi Ilmu Komunikasi UII

  1. Klaster “Communications and Social Change”

Communications and Social Change (CSC) berfokus pada kajian dan praktik komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan norma sosial demi mewujudkan perubahan sosial. Tiga fokus kajiannya meliputi behavior change communication (BCC), community mobilization, communication Advocacy.

Fokus pada strategi komunikasi untuk mendorong perubahan perilaku individu dan sosial meliputi kampanye komunikasi sosial dan perubahan perilaku, edukasi dan literasi sosial, kesehatan, lingkungan dan media, pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dan omunikasi digital untuk perubahan perilaku masyarakat.

  1. Klaster “Communication and Technology”

Communication and Technology (CAT) mengkaji relasi antara komunikasi dan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Klaster ini tidak hanya memandang teknologi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang membentuk interaksi, produksi makna, dan distribusi informasi di masyarakat digital.

Topik utama riset CAT meliputi media sosial, kecerdasan buatan (AI), algoritma, big data, budaya digital, komunikasi organisasi, demokrasi digital, serta literasi komunikasi, teknologi, media, dan data. Pengabdian masyarakat diarahkan pada penguatan literasi digital, etika komunikasi digital, dan pemanfaatan teknologi secara kritis dan inklusif.

  1. Klaster “Communication History”

Communication History (CH) adalah klaster yang bertujuan untuk dekolonisasi praktik dan studi komunikasi dengan menggunakan perspektif sejarah dan memory.

Pertanyaan dasar klaster ini meliputi, bagaimana praktik dan pengetahuan komunikasi sekarang merupakan bentuk kolonialitas yang diwariskan oleh dominasi dalam jaman tertentu. Kedua, bagaimana solusi (praktik, regulasi dan metode) dekolonisasi yang mungkin dalam studi komunikasi di Indonesia.

  1. Klaster “Public Relations and Strategic Communication”

Klaster Public Relations dan Strategic Communications (PR-SC) mengintegrasikan seni pengelolaan reputasi dengan sains berbasis data. Kajian ini berfokus pada transformasi PR Digital dalam membangun relasi dan kepercayaan (trust) yang autentik melalui komunikasi dialogis, sekaligus menerapkan pendekatan Data-Driven Strategic Communication untuk memastikan setiap narasi organisasi didasarkan pada analisis perilaku stakeholder yang akurat.

Dalam klaster PR and Strategic Communication: bagaimana kajian PR and Strategic Communication berkontribusi dalam mengintegrasikan seni pengelolaan reputasi dengan sains berbasis data. Teori/ konsep yang akan disasar adalah PR Digital, Reputasi, relasi, & trust, dan Data-driven strategic communication

  1. Klaster “Environment, Health, and Risk Communication”

Environment, Health, and Risk Communication (EHRC), Klaster riset ini mendedikasikan kajian mengenai isu-isu lingkungan dan kemanusiaan, baik yang terjadi di masa kini maupun yang terjadi di masa lampau. Klaster riset ini memiliki tiga komitmen akademik, yaitu: krisis (crisis), kepedulian (care), dan keadilan (justice). Komitmen pada krisis merujuk pada kewajiban etis untuk menanggapi dan memperbaiki krisis lingkungan dan ekologi kontemporer. Komitmen kepedulian mengacu pada kewajiban untuk menghormati manusia, tempat, dan spesies non-manusia. Komitmen keadilan merujuk pada diprioritaskannya keadilan lingkungan dalam tiap upaya penanganan krisis, khususnya bagi pihak-pihak yang termarjinalkan. Pertanyaan utama klaster ini: bagaimana kajian komunikasi dan media berkontribusi pada penyelesaian krisis lingkungan dan pengarusutamaan keadilan lingkungan? Sebaliknya, bagaimana keterlibatan dalam isu dan diskursus lingkungan mampu mengembangkan teori dan konsep dalam kajian komunikasi dan media?

Topik-topik utama penelitian meliputi komunikasi risiko dan bencana, komunikasi kesehatan, gender dan lingkungan, komunitas lokal dan adaptasi perubahan iklim, media dan lingkungan, pengetahuan ekologis lokal, komunikasi manusia dan non-manusia, gerakan lingkungan, dan memori bencana.

  1. Klaster “Political Economy of Communication, Media and Journalism”

Political Economy of Communication, Media and Journalism (PECMJ) mengkaji dan mengembangkan pendekatan lintas disiplin khususnya ekonomi politik dalam mencermati fenomena komunikasi, media dan jurnalisme, baik dalam ranah konvensional maupun digital. Kajian ini juga berskala lintas negara, lintas korporasi, lintas organisasi publik. Klaster ini mengajak mahasiswa mengidentifikasi implikasi sistem pengorganisasian media tdan relasi kuasa terhadap proses produksi, distribusi dan konsumsi produk simbolik, termasuk masalah tata kelola media dan komunikasi (ekosistem; regulasi; aktivisme digital, media publik/pemerintah, swasta, komunitas, dll.) secara kritis, historis, dan holistik.

Konsep utama klaster ini antara lain komodifikasi, komersialisasi, konglomerasi, demokrasi, industri budaya, public sphere and cultural sphere, resistensi dan akctivism, digital labour and data labour.

  1. Klaster “Media, Creativity and Cultural Transformation”

Media, Creativity and Cultural Transformation (McACT) Klaster ini mengedepankan arti penting media dalam kebudayaan dan peradaban dengan mengombinasikan perspektif budaya (cultural perspectives), kreativitas, dan keseharian hidup (everyday life) yang melintasi batas-batas praktik sosial dan budaya. Klaster ini menempatkan media tidak hanya sebagai sarana dan “artefak” komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna, negosiasi identitas, ekspresi kreatif, serta transformasi budaya dalam kehidupan sehari-hari yang mengakar pada entitas khas dan kontekstual tempat media tersebut hadir serta dipahami melalui cakrawala dekolonialisasi pengetahuan.

Ruang lingkup pengkajian dalam klaster McACT mencakup media dan budaya populer, studi khalayak (audience studies), komunikasi dan budaya visual (termasuk kajian film, fotografi, seni jalanan, praktik visual digital, dan ekspresi visual lainnya), kajian musik dan bebunyian (music and sound studies), budaya media digital, serta praktik-praktik kreatif yang berkembang di masyarakat rural maupun urban. Dalam kurun lima tahun ke depan (2026–2030), klaster ini berfokus pada eksplorasi kata-kata kunci berikut ini everyday life, practice, identity, diversity, creativity, performativity, dan dynamics of materiality.

Meigitaria Sanita
,

How Technology Has Affected Communication

How Technology Has Affected Communication

Communication today happens faster and more often than ever before. People can connect across cities, countries, and continents almost instantly. Devices like smartphones, tablets, and laptops have become part of daily life, changing how we interact, share information, and access services. Moreover, the first mobile networks, called 1G, only allowed basic voice calls. Then 2G introduced digital signals and text messaging, improving coverage and call quality. 3G brought mobile internet and video services, allowing people to send and receive data on the go. 4G increased speed further, supporting high-quality video streaming, online gaming, and other demanding applications. The latest generation, 5G, offers ultra-fast data transfer, very low delays, and the ability to connect millions of devices at once. This includes not only phones but also machines and sensors, forming the Internet of Things (IoT). Each step has allowed communication to become faster, more reliable, and capable of handling larger amounts of data.

Effects on Human Communication

These technological advances have transformed how people interact. First, connectivity has expanded enormously. People can stay in touch anytime and anywhere through messaging apps, video calls, and social media. Distance is no longer a barrier, and collaboration can happen across borders instantly. Second, speed and efficiency have improved. High-speed networks allow real-time communication and data transfer.

Applications like online learning and smart transportation rely on these networks to function effectively. Machines also communicate with each other, collecting and sending information for services like smart cities, healthcare monitoring, and industrial automation. Third, the experience of communication has become more personalized and interactive. Users can access multimedia content, use virtual assistants, and interact with AI-driven applications. Features like instant video, cloud-based data access, and immersive apps make communication not only faster but also richer and more engaging.

Challenges and Considerations

While technology has greatly improved communication, it comes with challenges. Networks need to handle massive amounts of data and connections, which can strain infrastructure. Also, security and privacy are critical as more personal and sensitive information is shared online. There is also the risk of unequal access, as not everyone can afford or reach the latest technologies, which can create a digital divide. Ensuring fair and safe access to these advanced systems is essential.

Technology has reshaped communication in ways that were unimaginable a few decades ago. From simple voice calls to high-speed, real-time connections between people and machines, communication has become faster, more reliable, and richer. At the same time, attention to security, privacy, and equal access remains essential to ensure that everyone can benefit from these advances.

Reference 

Bhushan, B., Sharma, S. K., Kumar, R., & Priyadarshini, I. (2023). 5G and Beyond. In Springer tracts in electrical and electronics engineering. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3668-7

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

Meigitaria Sanita
,

Ilmu Komunikasi Atma Jaya Lakukan Benchmarking Kurikulum ke Prodi Ilmu Komunikasi UII

Ilmu Komunikasi Atma Jaya Lakukan Benchmarking Kurikulum ke Prodi Ilmu Komunikasi UII

Dalam rangka penyusunan sekaligus peninjauan kurikulum, tim dari Departemen Ilmu Komunikasi Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) melakukan benchmarking ke Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 21 Mei 2026.

Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D., selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UAJY, mengungkapkan tujuannya untuk datang ke Prodi Ilmu Komunikasi UII. Beliau menyampaikan apresiasinya, “Terima kasih sudah menerima kedatangan kami,” ucapnya.

Terkait tujuannya, Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D., menyebutkan bahwa timnya tengah belajar dan mengumpulkan materi dari berbagai universitas. “Kami ingin belajar dari kampus lain terkait kurikulum agar mendapatkan gambaran jelas tentang positioning yang kami bangun,” tambahnya.

Merespons kunjungan tersebut, Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UII, Dr. Zaki Habibi, memaparkan struktur dan kurikulum yang berlaku. Di Prodi Ilmu Komunikasi UII tengah menjalankan Kurikulum 2023. “S1 yang berjalan Kurikulum 2023. Revisi paling signifikan tahun 2014, revisi dari konsentrasi ke bidang minat,” ucapnya.

Sebagai konteks, bidang minat di prodi Ilmu Komunikasi UII antara lain Public Relations, Digital Journalism, Creative Media, dan Media Studies. Dr. Zaki Habibi juga menambahkan acuan dalam meramu kurikulum, “Kritis, inovatif, kreatif, budaya digital. Turunan dari nilai-nilai Islam dan Indonesia dari universitas, lalu dari ASPIKO, di prodi sendiri ada empowerment, lalu juga pertimbangan dengan melihat ISKI,” ujarnya.

Tak berhenti di sana, Prodi Ilmu Komunikasi UII juga menganalisis lewat hasil tracer studi yang diisi oleh alumni, kemudian melakukan diskusi lanjut dengan para user. Hasil dari konsensus bersama itu memunculkan kekhasan yang dimiliki Prodi Ilmu Komunikasi UII, yakni empowerment, profetik, dan problem solver.

Beberapa tim dari Departemen Ilmu Komunikasi UAJY yang turut hadir antara lain Irene Santika, S.I.Kom., M.A. (Kaprodi Ilmu Komunikasi S1 UAJY), F. Anita Herawati, S.I.P., M.Si. (Tim Kurikulum S1 Ilmu Komunikasi UAJY), Y. Didit Setiawan, S.Pd., M.Pd. (Tim Penjamin Mutu Ilmu Komunikasi UAJY), Serta Angelina Sandi Devina Putri.

Harapannya kunjungan ini memberikan insight berharga bagi kedua pihak dalam menyusun kurikulum yang adaptif, berkarakter, dan sesuai kebutuhan zaman.

Meigitaria Sanita
,

Understanding Media Regulation: Concepts and Implementation

Understanding Media Regulation: Concepts and Implementation

Media and communication have a powerful influence on society, shaping public opinion, guiding behavior, and controlling the flow of information. To ensure this influence is responsible and aligned with public interest, regulations are essential. Regulation in media can be defined as deliberate interventions in the activities of a target population to achieve specific objectives.

Koop and Lodge emphasize that these interventions are intentional, may be direct or indirect, and can involve public or private actors. Baldwin further distinguishes between essence-based and pattern-based definitions: the essence-based perspective highlights the minimal elements necessary for a phenomenon to qualify as regulation, while the pattern-based perspective focuses on the prototype of regulation, characterized by binding standards, monitoring, and sanctioning, usually applied by public-sector regulators over private-sector activities. These definitions provide a structured framework to understand regulation not merely as rules but as purposeful actions aimed at steering behavior and maintaining accountability in the media sector.

Necessity of Media Regulation

Media regulation is necessary because of the significant societal impact of media. Unregulated media can spread misinformation, propaganda, or harmful content, undermining trust and social cohesion. Where regulations protect vulnerable groups, including children, from exposure to inappropriate or harmful material, and help maintain diversity and fairness in media markets by preventing excessive concentration of ownership. Additionally, regulation ensures ethical handling of data and privacy in the digital environment.

From a theoretical perspective, understanding regulation allows policymakers to design strategies that balance freedom of expression with societal protection, ensuring that media contribute positively to democratic processes while mitigating potential risks.

Implementation of Media Regulation

Implementing media regulations requires a combination of public and private actors and both direct and indirect interventions. Public regulators establish binding standards and monitor compliance. Private organizations complement this by developing flexible guidelines and ethical codes, particularly in emerging digital platforms. Strategic application focuses on the pattern-based prototype of regulation—binding rules, monitoring, and sanctioning—while allowing for less central variations such as non-binding standards or interventions in public-sector activities.

The combination of theory, strategy, and practice ensures that regulations are not only conceptually sound but also practically effective, providing clear mechanisms to achieve desired outcomes in a rapidly evolving media landscape.

Media and communication regulations are intentional interventions that guide and control media activities. They protect public interest, vulnerable groups, and ensure fairness in media markets. Effective regulation combines theory, strategy, and practice, allowing regulators to enforce standards while supporting responsible media operations and values. 

Reference 

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2011). Understanding regulation. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199576081.001.0001

Koop, C., & Lodge, M. (2015). What is regulation? An interdisciplinary concept analysis. Regulation & Governance, 11(1), 95–108. https://doi.org/10.1111/rego.12094

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

Meigitaria Sanita
,

The Vital Connection Of Mental Health Awareness and Student Well-Being

The Vital Connection Of Mental Health Awareness and Student Well-Being

In today’s world, mental health has become an important part of student life, especially for university students who face academic pressure, deadlines, and personal challenges. Mental health awareness is not only about understanding mental illness, but also about encouraging students to care for their emotional well-being, support others, and seek help when needed. In the university environment, promoting mental health awareness can help create a healthier and more supportive campus community.

Reducing Stigma Among Students

One of the biggest benefits of mental health awareness is reducing stigma. Many students still feel afraid or embarrassed to talk about stress, anxiety, or emotional struggles because they worry about being judged. As a result, they often keep their problems to themselves. However, by increasing awareness on campus, students can have a better understanding of mental health struggles that are common and should not be seen as a weakness. Open discussions can help create a more supportive environment where students feel comfortable sharing their experiences and supporting one another.

Encouraging Early Support

Mental health awareness also helps students recognize early signs of stress or emotional difficulties. Problems such as constant exhaustion, loss of motivation, or changes in sleeping habits are often ignored because students think they are simply “not trying hard enough.”When students understand these signs, they are more likely to seek support earlier, before the situation becomes more serious. Early support can help students manage academic and personal challenges more effectively and maintain a better balance in their daily lives.

Campus Support and Student Resources

At UII, students can access mental health support easily through services such as the Student Counseling Guidance Center (PBKM). The campus also provides peer support programs like PIKM AUSHAF, where students can share stories and support each other in a comfortable environment. These services are important because they give students a place to talk, ask for guidance, and feel supported during difficult times. Mental health awareness encourages students to make use of these resources without fear or shame.

As Mental Health Awareness Month reminds us, mental health should never be ignored. Students should learn to listen to their bodies and minds, recognize when they are overwhelmed, and prioritize their well-being without feeling pressured by society’s expectations. 

Reference

Fleary, S. A., Joseph, P. L., Gonçalves, C., Somogie, J., & Angeles, J. (2022). The Relationship Between Health Literacy and Mental Health Attitudes and Beliefs. Health Literacy Research and Practice, 6(4), e270–e279. https://doi.org/10.3928/24748307-20221018-01

Kutcher, S., Wei, Y., Costa, S., Gusmão, R., Skokauskas, N., & Sourander, A. (2016). Enhancing mental health literacy in young people. In European Child and Adolescent Psychiatry (Vol. 25, Issue 6, pp. 567–569). Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH and Co. KG. https://doi.org/10.1007/s00787-016-0867-9

Lamichhane, B.-B. (2023). Association Between Mental Health Literacy and Stigma: A Review. AMC Journal, 4(1), 53–66. https://doi.org/10.3126/amcj.v4i1.63834

Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII. (2023, August 3). Student Counseling – Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (DPK) UII. Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (DPK) UII. https://kemahasiswaan.uii.ac.id/layanan/student-counseling/

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

Meigitaria Sanita
,

What Professors Think: The Changing Authority of Media in the Digital Era

What Professors Think: The Changing Authority of Media in the Digital Era

The way people access and consume news is constantly evolving, partly due to the development of digital technology. A report published by the IDN Research Institute in 2025 states that 47% of the audience consumes news via social media. This marks a shift in the role of conventional media, as audiences are beginning to rely on digital platforms to meet their daily information needs.

In the “What Professors Think” interview session with Prof. Nurhaya Muchtar from Indiana University of Pennsylvania, she explained this through two perspectives: positive and negative. On the positive side, the significant use of social media is a sign that the public is becoming increasingly information-literate; they understand the importance of news and information.

With adequate internet connectivity, the public remains connected to current events, wherever and whenever. “This change is unavoidable because it’s so convenient everyone has a mobile phone, everyone has access to social media,” she stated.

Meanwhile, from a negative perspective, Prof. Nurhaya Muchtar emphasised that the digital space carries complex risks, particularly regarding disinformation. On social media, information spreads unchecked or rapidly without verification. Consequently, this leads to fake news and deepfake content that is difficult to identify. This situation highlights that the speed of digital communication outweighs the accuracy of information.

“The downside is that people take everything online as true because there is so much fake news and so many deepfakes being circulated,” she explained.

Another issue is that audiences often fail to pay attention to the original source. Social media can indeed serve as an effective channel for journalism if users consistently verify information from credible sources or institutions. “As long as they check the sources, even if they find the information on social media, that’s fine,” said Prof. Nurhaya Muchtar.

Unfortunately, problems arise when someone consumes information and shares it without checking the source’s credibility. Not all audiences pay attention to verification markers such as the blue tick on social media. According to her, audience trust is influenced by personal relationships or social networks. For example, content or news shared by friends, family members, or figures they already trust.

“One of the factors that makes people trust social media is if they see the story was shared by their own friend, their own circle,” she noted.

Credibility in the digital age is shaped by social validation rather than institutional authority. “Whoever sent it to them via social media makes them believe it’s worth sharing and that it might be correct,” she emphasised.

Overall, the digital age has transformed the role of the media, not only acting as a gatekeeper of information but also turning the audience into a participatory information ecosystem. Consequently, improving media literacy and critical thinking are key skills, so that the audience can identify disinformation and deepfakes.

Meigitaria Sanita
,

Artificial Intelligence in Indonesian Journalism Practices: Navigating Potential and Overcoming Challenges

Artificial Intelligence in Indonesian Journalism Practices: Navigating Potential and Overcoming Challenges

Artikel berjudul “Artificial Intelligence in Indonesian Journalism Practices: Navigating Potential and Overcoming Challenges” garapan dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII terbit di jurnal Oxford Academic pada 4 Mei 2026.

Artikel ini menjelaskan artificial intelligence (AI) yang begitu berpengaruh pada praktik kerja jurnalistik di Indonesia. Tak hanya itu, riset ini menyoroti tantangan yang kini dihadapi tim dapur media di negara-negara di Asia. Dengan tinjauan Pustaka sistematis kerangka kerja PRISMA, riset ini mengkaji secara akademis, dokumen kebijakan, laporan industri, termasuk laporan milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2024.

Salah satu pendapat menyebutkan bahwa meskipun AI telah mengubah sistem kerja jurnalisme secara global, di Indonesia diskusi mendalam soal AI dan media masih jarang dibicarakan. Sementara, media besar global seperti Reuters, The Washington Post, Bloomberg, hingga Financial Times telah mengintegrasikan AI ke dalam operasional redaksi. AI dimanfaatkan untuk transkripsi, terjemahan, pelaporan otomatis, interaksi dengan audiens, analisis data, hingga verifikasi. AI terbukti meningkatkan efisiensi dan mempercepat produksi berita, menariknya, mampu membantu meringankan beban jurnalis dalam menangani informasi dan data yang menumpuk. Meski demikian, AI juga memiliki risiko disinformasi, bias algoritmik, transparansi, akuntabilitas, hingga penurunan kepercayaan publik.

Penulis menyebutkan bahwa di Indonesia, AI sebagian besar bersifat pendukung. Posisi AI berada pada tahap awal, seperti menerjemahkan artikel, transkrip wawancara, memroses data, hingga menghasilkan konten sederhana. Dengan AI, pekerjaan lebih cepat selesai, namun masih banyak keterbatasan karena infrastruktur digital, akses teknologi yang tidak merata, kurangnya keterampilan dalam menggunakan AI, masalah pendanaan, serta literasi digital yang rendah. Keterbatasan itu menghambat integrasi AI secara luas. Faktor lain adalah sistem pengembangan AI yang merujuk pada dataset Barat berbahasa Inggris sehingga kurang relevan dalam konteks budaya Indonesia.

Riset ini memberikan respon dan mengevaluasi regulasi soal penggunaan AI di Indonesia, tahun 2025 Dewan Pers meluncurkan pedoman pengfgunaan AI dalam kerja jurnalistik. Sayangnya, pedoman itu masih sangat umum dan kurang memiliki mekanisme tata kelola yang signifikan di tingkat redaksi. Kajian ini menjelaskan perlunya kebijakan yang jelas soal transparansi, mitigasi, perlindungan hak cipta, serta literasi AI.

Kesimpulannya, saat ini AI menjadi teknologi pelengkap di Indonesia, bukan transformatif. Perlu dilakukan kolaborasi antara organisasi dan media, jurnalis, pembuat kebijakan, serta pengembang teknologi agar dapat diimplementasikan secara etis dan bertanggung jawab.

Keywords: artificial intelligence, generative AI, robotic journalism, newsroom automation, Indonesian journalism, AI regulation, AI ethics, Indonesia

Subject: Media Studies, Journalism, Technology and Society, Social Sciences, Arts and Humanities

Section: News, Journalism, and Trust in the Age of Generative AI

Penulis: Iwan Awaluddin Yusuf, Narayana Mahendra Prastya, Masduki

Terbit: Oxford Academic

https://doi.org/10.1093/9780198945253.003.0025

Meigitaria Sanita
,

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII Ikuti Youth Parliamentary DPR RI 2026, Bahas AI dan Kebijakan Publik

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII Ikuti Youth Parliamentary DPR RI 2026, Bahas AI dan Kebijakan Publik

Muhammad Alfarezi Fadilah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), membagikan pengalamannya pasca mengikuti agenda Youth Parliamentary DPR RI 2026. Ia terlibat dalam diskusi dengan berbagai pihak terkait perkembangan artificial intelligence (AI) serta kebijakan publik.

Berlangsung pada 26-29 April 2026 di Jakarta, agenda ini diikuti oleh 76 peserta yang terdiri dari tujuh universitas dan pelajar SMA dari seluruh Indonesia yang telah lolos melalui berbagai tahapan, dari administrasi, wawancara, hingga tes lainnya.

Youth Parliamentary menjadi ruang pembelajaran generasi muda dalam memahami isu kebijakan publik, transformasi digital, hingga perkembangan AI dalam tata kelola AI. Peserta mendapat materi, praktik diskusi, dan ditutup dengan simulasi sidang parlemen.

Alfa menyoroti tantangan penggunaan teknologi AI serta pemerataan akses teknologi pada masyarakat di daerah terpencil.

“Kegiatan ini membuat kami belajar bagaimana AI dapat membantu pelayanan publik, tetapi perlu kebijakan yang tepat agar penggunaaanya tetap berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya diskusi, peserta mengunjungi institusi strategis nasional. Salah satunya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memberikan wawasan terkait pengembangan riset dan inovasi teknologi. Kunjungan lainnya adalah ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk belajar soal transformasi digital serta urgensi keamanan data di era teknologi informasi. di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, peserta memperoleh pengetahuan mengenai integrasi teknologi dalam pembangunan sosial serta pelestarian bahasa daerah.

Untuk memberi pengalaman tata kelola pemerintahan pusat dan daerah terkait administrasi publik, peserta juga diajak mengunjungi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam konteks komunikasi, peserta mendapat kesempatan untuk mengunjungi CNN Indonesia, salah satu perusahaan berita di Jakarta. Peserta belajar langsung dunia jurnalistik dan media digital. Dalam kunjungan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya informasi yang akurat dan terpercaya di tengah perkembangan media digital yang semakin cepat.

“Kunjungan ke CNN Indonesia memberikan pengalaman baru bagi saya untuk memahami bagaimana media bekerja secara profesional dan menjaga akurasi informasi di era digital,” tandasnya.

Meigitaria Sanita
,

Ask the Expert: Bystander Intervention dan Upaya Mencegah Kekerasan Seksual

Ask the Expert: Bystander Intervention dan Upaya Mencegah Kekerasa Seksual

Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dengan berbagai bentuk, mulai dari candaan seksis hingga tindakan fisik pemerkosaan. Sayangnya, bentuk-bentuk verbal kerap dinormalisasi, sehingga menjadi pintu masuk terhadap kekerasan yang semakin besar.

Ketika kita berada dalam lingkungan sosial yang menormalisasi candaan seksis, apa yang perlu dilakukan? Menurut Lutviah, dosen Ilmu Komunikasi UII, salah satu pendekatan yang relevan adalah bystander intervention. Pendekatan ini mengajarkan kepada siapa pun yang menyaksikan atau berada pada situasi pelecehan memiliki peran untuk mencegah hingga menghentikannya.

Secara sederhana, dikutip American Psychological Association menyebut bahwa pendekatan bystander intervention adalah bentuk pembelaan yang menentang kata-kata atau tindakan diskriminatif pada saat situasi terjadi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

Tindakan paling ideal tentu menegur pelaku secara langsung. Namun, praktiknya tak selalu mudah apalagi jika pelaku merupakan teman, senior, atau seseorang yang memiliki posisi kuasa lebih tinggi.

Bystander intervention menawarkan alternatif yang fleksibel. Salah satunya adalah distraksi, mengalihkan pembicaraan ketika candaan seksis muncul. Cara tersebut mampu mengintervensi tanpa harus berkonfrontasi.

Selain itu, pelaporan juga menjadi langkah penting. “Candaan” yang merendahkan atau melecehkan bisa dilaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas, agar ada teguran atau tindakan yang lebih tegas.

Yang tak kalah penting adalah memberikan dukungan kepada korban. Menanyakan kondisi mereka, memastikan mereka merasa aman, dan menawarkan bantuan adalah bentuk solidaritas yang sering kali dibutuhkan.

“Bystander intervention membantu kita memahami bahwa diam bukan satu-satunya pilihan. Bahkan tindakan kecil seperti mengalihkan topik atau mengecek kondisi korban bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya pelecehan,” ucap Lutviah

Meski intervensi individu penting, kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Dalam kerangka socio-ecological model, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, norma sosial, hingga kebijakan yang berlaku.

Artinya, pelaku kekerasan tidak berdiri sendiri ia merupakan bagian dari sistem yang mungkin mentoleransi, bahkan menormalisasi, perilaku tersebut.

Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara berlapis yakni:

  • Individu: edukasi, kesadaran, dan keberanian untuk bertindak
  • Lingkungan sosial: budaya yang tidak mentoleransi pelecehan
  • Institusi: kebijakan dan mekanisme pelaporan yang aman
  • Negara: penegakan hukum yang tegas

“Kekerasan seksual bukan hanya soal pelaku dan korban. Ia adalah refleksi dari sistem sosial tempat kita hidup. Karena itu, menghentikannya juga menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.

Meigitaria Sanita
,

Ask the Expert: ‘Rape Culture Pyramid’ Candaan Seksis yang Disepelekan

Ask the Expert: ‘Rape Culture Pyramid’ Candaan Seksis yang Disepelekan

Catatan dari Komnas Perempuan di awal tahun 2026 menyebutkan ada peningkatan 14,07 persen dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan ataupun pelecehan seksual ternyata banyak terjadi di ruang sosial seperti tongkrongan, grup WhatsApp, hingga media sosial. Bentuknya seolah sederhana dengan dalih “Cuma bercanda”. Namun, menurut Lutviah, dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII, mindset seperti ini justru menimbulkan persoalan lebih besar: rape culture.

Dalam kerangka Rape Culture Pyramid, kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba. Kekerasan seksual bermula dari praktik-praktik yang dianggap ringan, termasuk candaan seksis dan objektifikasi tubuh.

Candaan bernuansa seksual yang misalnya dalam bentuk objektifikasi tubuh perempuan misalnya itu sebenarnya merupakan level awal bagaimana kekerasan yang lebih ekstrim itu bisa terjadi,” ucap Lutviah.

Kerangka piramida itu menjelaskan, kekerasan ekstrem yakni pemerkosaan berada pada titik puncak. Sementara di bagian dasar ditempati oleh perilaku yang kerap dinormalisasi seperti candaan seksis, komentar atas tubuh, hingga fantasi tanpa persetujuan.

“Kekerasan ekstrem seperti misalnya perkosaan atau pembunuhan itu sebenarnya diawali dengan adanya normalisasi,” tambahnya.

Lutviah menegaskan bahwa mengomentari bagian tubuh privat dan menjadikannya sebagai objek fantasi bukanlah bahan humor, ini adalah bentuk objektifikasi yang mereduksi seseorang menjadi objek, bukan individu seutuhnya. Fantasi mungkin bersifat personal, namun jika diungkapkan kepada orang lain tanpa persetujuan, akan berubah menjadi masalah atau tindakan yang melanggar.

“Ketika imaji fantasi itu kemudian disampaikan kepada orang lain, maka itu termasuk pelecehan seksual,” jelas Lutviah.

Lantas, jika berada dalam ruang sosial dengan rape culture, kita bisa menghentikannya. Menghentikan candaan seksual merupakan langkah penting memutus rantai kekerasan seksual. Mungkin tak selalu mudah, apalagi dengan tekanan sosial yang begitu kuat.

“Dengan menghentikan candaan seksual, kita memutus rantai kekerasan seksual yang ekstrem itu bisa terjadi di masa depan,” ucap Lutviah.

Pada akhirnya, rape culture bukan hanya tentang tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi tentang bagaimana masyarakat membiarkan, menormalisasi, dan bahkan menertawakan hal-hal yang menjadi fondasinya.

Dan perubahan sekecil apa pun dimulai dari keberanian untuk tidak lagi menganggapnya sekadar candaan.