Pada tanggal 17 Juni 2025, Prof. Masduki, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar yang dihelat oleh Amsterdam School of Historical Studies di University van Amsterdam (UvA), Belanda. Berlangsung di gedung bersejarah Bushuis, Kloveniersburgwal 48, pusat kota Amsterdam, agenda ini menjadi ruang dialektika akademik bertema “Politics of International Broadcasting on the End of Dutch Colonialism, Japanese Occupation, and Post-Independence Period in Indonesia.”

Turut hadir para peneliti media, mahasiswa doktoral, dan dosen senior, termasuk Vincent Kuitenbrouwer, akademisi UvA yang selama ini aktif meneliti sejarah media cetak-radio pada era kolonial di Afrika dan Asia.

Prof. Masduki mengawali presentasi berdurasi 1,5 jam tersebut dengan mengajak peserta untuk menyegarkan kembali ingatan tentang perjalanan sejarah, struktur, dan dinamika politik penyiaran di Indonesia sejak akhir masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Ia menyoroti bagaimana struktur politik kolonial membentuk orientasi dan tata kelola dunia penyiaran, menciptakan kontestasi abadi antara negara, media, dan masyarakat.

“Saya tidak hanya mendapat pertanyaan tapi tambahan data dan analisa/kritik yang tajam,” ungkapnya.

Melalui pendekatan historical comparative, presentasi ini juga mengulas keberlanjutan nuansa persinggungan antara semangat resistensi Timur dan pengaruh Barat dalam regulasi penyiaran sejak era kolonial hingga revisi UU Penyiaran dalam 15 tahun terakhir.

Di tengah diskusi yang serius namun dinamis, kehadiran empat mahasiswa doktoral asal Indonesia menambah warna tersendiri, khususnya tiga di antaranya yang terinspirasi riset Prof. Masduki mengenai cybertroops di Asian Journal of Communication (2022). Mereka kini meneliti fenomena eco-Islam dalam gerakan anak muda ormas Islam di Indonesia salah satu bukti nyata pengaruh kajian lintas disiplin komunikasi-politik.

Lebih jauh, Prof. Masduki juga berbagi kisah penelitiannya yang tertuang dalam disertasi S3 di University of Munich, kini telah diterbitkan menjadi buku “Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia” (2021). Ia memperlihatkan pola-pola pengawasan mulai dari duopoli terbatas di era Belanda, monopoli di masa Jepang, hingga pola hibrida pada masa Sukarno, Suharto, dan era reformasi. Dinamika antara kontrol negara melalui anggaran dan sumber daya manusia dengan tuntutan kebebasan serta otonomi media menjadi benang merah sejarah berdarah penyiaran Indonesia.

Diskusi semakin menarik saat para peserta menyoroti pentingnya pendekatan dekolonial dalam membaca arsip-arsip suara dan visual, bukan sekadar teks. Vincent Kuitenbrouwer secara khusus menekankan pentingnya meneliti artefak audio-visual sebagai sumber sejarah dalam perspektif dekolonisasi, sekaligus merayakan situs-situs radio kolonial di Jakarta, Yogyakarta, dan Solo termasuk kiprah SRV Solo sebagai pusat perlawanan terhadap dominasi radio kolonial.

Seminar ini bukan hanya mempererat jejaring akademik lintas negara, melainkan menjadi pemanasan bagi proyek kolaboratif multiyears yang berjudul ‘Distant Voices: Uncovering the Agency of Indonesian Broadcasters at Radio Netherlands Wereldomroep (1945-1965)’, yang didanai oleh NWO Belanda dan melibatkan peneliti dari UII, UGM, Filipina, serta UvA. Dengan menjelajah situs sejarah tanpa bias romantisme atau jebakan Eurocentrism, Prof. Masduki dan kolega berkomitmen membuka horizon baru studi media lintas disiplin dan lintas bangsa.

Pengalaman Prof. Masduki di Amsterdam menegaskan betapa kolaborasi, kebebasan akademik, dan keterbukaan terhadap pendekatan kritis menjadi kunci untuk menghidupkan kembali sejarah media dan komunikasi di Indonesia. Segenap penghargaan layak disematkan kepada semua pihak terutama Vincent, Barbara, dan Amsterdam School of Historical Studies yang membuka ruang tersebut.