Posts

Reading Time: < 1 minute

Dr. Rer. Soc. Masduki, Dosen Komunikasi UII, pada Selasa, 20 Oktober 2020, akan hadir menjadi panelis. Ia akan menjadi salah satu yang bicara tentang Digital Humanities: Kolaborasi Lintas Entitas untuk Penyajian Data Publik di Webinar besutan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Pembicara selain Masduki adalah Sapto Anggoro-CEO Tirto.id, Eva Danayanti-DIgital Humanities Specialist, University of Colorado Boulder, Mike Verawati-Sekjed Koalisi Perempuan Indonesia.

Diskusi akan diselenggarakan pada pukul 15.00-17.00 WIB lewat Live Youtube AMSI dan Zoom Meeting.

Menurut penyelenggara, Digital Humanities atau humanisme dijital menjembatani publik sehingga dapat mengakses informasi di dunia dijital saat ini. Digital humanities menempatkan kolaborasi beragam pihak, menyebarkan informasi, menciptakan visualisasi data, melakukan inovasi sehingga data menjadi informasi yang dapat membawa nilai-nilai humaniora. MAnfaatnya menyentuh pelbagai pihak seperti NGO, kampus, media, dan banyak lagi dalam mengakses data dan memahaminya sehingga ia bisa menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari.

Sila hadir dan temukan temuan-temuan menarik dari kajian Dr. Rer. Soc. Masduki dari Komunikasi UII dengan cara mendaftar sesuai tautan yang tertera pada poster berikut ini.

 

 

Reading Time: < 1 minute
0Days0Hours

Forum Amir Effendi Siregar – Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia menggelar

Serial Bincang Sejarah Komunikasi (Sesi 11)

Topik:

Komunikasi sebagai Jaringan Sosial dan Transportasi: Kajian Sejarah Komunikasi Dulu dan Sekarang

Pembicara:

Rianne Subijanto

Assistant Professor Kajian Komunikasi di Baruch College, City University of New York. Disertasinya memenangkan Honorable Mention AJHA Margaret A. Blanchard Doctoral Dissertation Prize dari The American Journalism Historians Association tahun 2016. Manuskrip bukunya berdasar disertasi tersebut berjudul “Revolutionary Communication: Enlightenment at The Dawn of Indonesia” saat ini sedang dalam review. Berkhidmat sebagai Pemimpin Redaksi IndoPROGRESS.

 

Jadwal:
Jumat, 9 Oktober 2020
Pukul 20:00 WIB
Via Zoom

Registrasi:

Reading Time: 3 minutes

Sebuah slogan yang sarat spirit heroisme: Sekali Di Udara Tetap di Udara, menggema di media sosial dan saluran terestrial dalam bulan ini, menjelang perayaan tiga perempat abad kelahiran RRI (radio republik Indonesia), radio nasional tertua. Slogan ini lahir dalam masa revolusi kemerdekaan tahun 1948, ketika studio RRI Solo dibawah pimpinan R. Maladi, harus pindah ke Karanganyar menghindari aksi militer Belanda.

Slogan ini terus di rawat dalam benak dan disuarakan hingga 75 tahun kemudian, sebagai isyarat verbal bahwa RRI bertekad menjadi bagian dari proses ’revolusi udara’ pasca kemerdekaan. Meski lanskap sosial politik dan sistem media telah berubah. Merujuk buku Sedjarah Radio (1963), teks lengkap slogan itu sebetulnya didahului kalimat: Sekali Merdeka Tetap Merdeka, namun kalimat ini kerapkali tidak disertakan. Terinspirasi dari daya tahan slogan ini melewati berbagai periode politik dan sistem media, tulisan pendek ini menggali sejarah RRI dalam kerangka kebijakan penyiaran di Indonesia.

Dua Periode Kritis

Memasuki usia 75 tahun bagi RRI berarti juga memasuki periode ketiga kebijakan penyiaran Indonesia. Kebijakan pertama berlaku sejak radio ini lahir tahun 1945 hingga tahun 1970. Corak dasarnya monopolistik, di mana otoritas politik Indonesia hanya memiliki satu jenis media, yaitu radio pemerintah, radio siaran di luar pemerintah dianggap illegal. Model monopolistik ini jamak terjadi di negara lain termasuk di Inggris di mana sejak berdiri tahun 1927 hingga 1970-an, BBC menjadi pemain tunggal. Perbedaannya, BBC sejak awal menjadi media publik berbasis kebudayaan publik, sedang RRI lahir dengan semangat menjadi radio politik, mendukung pemerintah pasca kemerdekaan, bukan kebudayaan.

Orientasi penyiaran yang bersifat politis ini dikoreksi pada periode antara tahun 1970-1995-an. Keluarnya PP No. 55/1970 yang mengakui radio swasta mengakhiri era dominasi tunggal RRI. Regulasi ini mempromosikan radio sebagai institusi budaya, berbasis kreatifitas masyarakat dengan tujuan sosial-komersial. Kompetisi menjadi kata kunci yang sejatinya bisa memperkuat posisi RRI sebagai media publik. Sayang, hasrat pemerintah mengkooptasi RRI masih kuat sehingga periode 1970-1985 bisa dianggap sebagai sejarah paling buruk bagi RRI sebagai institusi radio yang seharusnya melayani warga negara.

Masa Lalu atau Masa Depan?

Periode ketiga (1995-2020) adalah periode paling dinamis sistem penyiaran Indonesia termasuk RRI. UU Penyiaran No. 32/2002 mengkoreksi kebijakan dualisme: radio pemerintah dan radio swasta menjadi kebijakan pluralistik terbatas. Ditandai munculnya radio publik dan radio komunitas sebagai pemain baru. Pilihan RRI pada tahun 2000 untuk menjadi radio publik sudah benar, selaras semangat demokratisasi media. Namun, dalam perjalanan hingga tahun 2020, rupanya tampak sikap galau, dan semangat untuk menjaga aliansi mesra dengan otoritas politik, bukan beraliansi dengan publik. Para insan di radio terbesar di Indonesia ini masih bimbang: merawat masa lalu atau meraih masa depan.

Karakteristik budaya jurnalisme di Indonesia pada 15 tahun terakhir, ketika RRI sudah mengemban status sebagai lembaga penyiaran publik mirip dengan apa yang digambarkan Robert McChesney (1999) sebagai: rich media poor democracy (jumlah media yang banyak, informasi yang berhamburan, tetapi minim kualitas yang merawat demokrasi). Setelah berusia 15 tahun sebagai LPP, pengelola RRI tampak tenggelam kepada kejayaan masa lalu sebagai media pembangunan dan saluran budaya serta olah raga, dan melewatkan kesempatan untuk menjadi saluran informasi yang tajam dan berkualitas. Slogan “sekali di udara tetap di udara“ kian mengalami kemandegan makna dan spirit perubahan. Nah, jika ingin meraih masa depan yang cerah menuju satu abad (25 tahun ke depan), RRI harus segera berbenah memenuhi aspirasi publik, sebab hanya publik yang loyalitasnya tulus.

 

Penulis: Masduki, Dr.rer.soc.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII

—–

Tulisan ini telah terbit sebelumnya di Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada edisi 11 September 2020 halaman 11. Gagasan dalam tulisan ini kembali kami terbitkan dalam laman ini demi menyemarakkan Bulan Penyiaran Publik. Kami meyakini, Semangat pembaruan Lembaga Penyiaran Publik yang tersirat dalam tulisan Dosen Program Studi kami ini layak digaungkan dan dikemasulang di laman-laman studi komunikasi sebagai bagian dari proses laku Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management). Penulis adalah doktor dengan spesialisasi kajian Penyiaran Publik, Media Layanan Publik dalam klaster riset Regulasi dan Kebijakan Komunikasi.  Tulisan ini juga menjadi bagian komitmen kami pada rangkaian diskusi Sejarah Komunikasi dalam kajian Forum Amir Effendi Siregar.

Reading Time: 3 minutes

A slogan full of the spirit of heroism: Sekali di Udara, Tetap di Udara (Once in the Air Stay in the Air), echoing on social media and terrestrial channels this month, ahead of the three-quarter century anniversary of the birth of RRI (radio republic of Indonesia), the oldest national radio. This slogan was born during the independence revolution in 1948, when RRI Solo studio under the leadership of R. Maladi, had to move to Karanganyar to avoid Dutch military action.

This slogan was kept in mind and voiced up to 75 years later, as a verbal signal that RRI was determined to be part of the post-independence ‘air revolution’ process. Although the socio-political landscape and media system have changed. Referring to the book Sedjarah Radio (1963), the full text of the slogan is actually preceded by the sentence: Once Free, Stay Free, but this sentence is often not included. Inspired by the persistence of this slogan through various periods of politics and media systems, this short article explores the history of RRI within the framework of broadcasting policy in Indonesia.

Two Critical Periods

Entering the age of 75 for RRI means entering the third period of Indonesia’s broadcasting policy. The first policy was in effect since radio was born in 1945 to 1970. The basic pattern is monopolistic, in which the Indonesian political authority only has one type of media, namely state radio, broadcast radio outside the government is considered illegal. This monopolistic model is common in other countries, including Britain, where since its founding in 1927 to the 1970s, the BBC has been the sole player. The difference is that the BBC has been a public media based on public culture from the start, while RRI was born with the spirit to become a political radio, supporting the post-independence government, not culture.

This political orientation of broadcasting was corrected in the period between 1970-1995s. The issuance of PP No. 55/1970 which acknowledged that private radio ended the era of RRI’s single domination. This regulation promotes radio as a cultural institution, based on community creativity with socio-commercial objectives. Competition is a keyword that can actually strengthen RRI’s position as a public media. Unfortunately, the government’s desire to co-opt RRI is still strong so that the period 1970-1985 can be considered as the worst history for RRI as a radio institution that should serve citizens.

Past or Future?

The third period (1995-2020) was the most dynamic period for the Indonesian broadcasting system, including RRI. Broadcasting Law No. 32/2002 corrects the policy of dualism: state radio and private radio to a limited pluralistic policy. Marked by the emergence of public radio and community radio as a new player. RRI’s choice in 2000 to become a public radio station was correct, in line with the spirit of media democratization. However, on the way up to 2020, there seems to be a troubled attitude and enthusiasm to maintain an intimate alliance with political authorities, not alliance with the public. The people on the biggest radio in Indonesia are still uncertain: caring for the past or reaching for the future.

The characteristics of journalism culture in Indonesia in the last 15 years, when RRI has assumed its status as a public broadcasting institution is similar to what Robert McChesney (1999) described as: rich media, poor democracy (large amount of media, scattered information, but minimal quality of care. democracy). After turning 15 as an LPP, the RRI manager seems to be immersed in its past glory as a medium for development and a channel for culture and sports, and has missed the opportunity to become a channel for sharp and quality information. The slogan “once in the air, remains in the air” increasingly stagnates the meaning and spirit of change. So, if you want to achieve a bright future towards a century (the next 25 years), RRI must immediately clean up to meet the aspirations of the public, because only the public has genuine loyalty.

 

Author: Masduki, Dr.rer.soc.

Lecturer of the UII Communication Science Departmen of Universitas Islam Indonesia

—–

This article was previously published in the Kedaulatan Rakyat Daily in Yogyakarta on the 11 September 2020 edition page 11. We republish the ideas in this paper on this page to enliven the Month of Public Broadcasting. We believe the spirit of renewing the Public Broadcasting Institution, which is implied in the writings of our Communication Science Lecturer, deserves to be echoed and republished on communication study pages as part of the Knowledge Management process. The author is a doctorate specializing in Public Broadcasting, Public Service Media in the Communication Policy and Regulation research cluster. This paper is also part of our commitment to a series of discussions on the history of communication in the study of the Amir Effendi Siregar Forum.

 

Reading Time: < 1 minute

Kali ini kami akan terus mengunggah artikel opini Dosen Komunikasi UII yang dimuat media massa. Upaya ini adalah bagian dari pengelolaan pengetahuan (knowledge management) di dalam internal Program Studi Ilmu Komunikasi UII. Harapannya, diskursus soal media dan komunikasi ini berlanjut menjadi sebuah pengetahuan baru atau minimal mewujud dokumentasi pengetahuan yang kini terserak.

Berikut ini adalah #kliping Opini Dosen Komunikasi UII. Kali ini kami memuat opini Dr. Rer. Soc. Masduki tentang Negara dan Pers. Tulisan ini telah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, sebuah surat kabar lokal di DIY. Ini dimuat pada Rabu Pahing, 15 Juli 2020. Masduki membahas tentang pro dan kontra di Indonesia soal gagasan subsidi untuk media massa di Indonesia pada masa pandemi. Perlu diketahui, pandemi di Indonesia membuat beberapa perusahaan pers di Indonesia mengalami defisit. Ini bisa ditandai dari beberapa media di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja di masa Maret-Juli 2020.

Selamat Membaca.

Terima Kasih atas Foto oleh Darmanto BPSDMP DIY

 

Reading Time: 3 minutes

Pandemi tidak membuat dosen Komunikasi UII berdiam diri. Ibarat pepatah lama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, pembatasan sosial sejak pandemi Covid-19 tak menyurutkan kreatifitas dan ide Masduki untuk terus berkarya.

Baru-baru ini, International Association for Media and Communicaton Research/ IAMCR, sebuah lembaga yang berisi peneliti isu media dan komunikasi dunia, dan Urban Communication Foundation/ UCF (yayasan Komunikasi Urban) menjatuhkan pilihan mendanai program riset Masduki, seorang doktor spesialis Regulasi, Kebijakan Komunikasi dan Penyiaran, dari Prodi Ilmu Komunikasi UII.

Masduki mengajukan proyek riset berbahasa inggris berjudul: From Street Art to Social Media: In Search of Alternative Public Service Media for Urban Javanese in the City of Yogyakarta, Indonesia. Proposal tersebut diajukan dalam Hibah Urban Communication Research Grant untuk didanai dalam proyek besar memetakan dan mendefinisikan Media Layanan Publik Alternatif.

Juri yang terdiri dari perwakilan Urban Communication Foundation dan 4 anggota IAMCR menilai proposal tersebut. “Perwakilan IAMCR dalam panitia adalah Nico Carpentier (Ketua), Cees Hamelink, Janet Wasko dan Olesya Venger. Perwakilan Yayasan Komunikasi Urban adalah Gary Gumpert dan Susan Drucker,” tulis pengumuman penerima hibah riset di laman IAMCR tersebut. Masduki, sebagai UCF/IAMCR Urban Communication Research Grant Award Winner for 2020, akan mendapat penyematan penghargaan tersebut secara resmi bertepatan dengan upacara pembukaan Konferensi Online Internasional IAMCR 2020 pada 12 Juli mendatang. Konferensi Online ini akan menghadirkan 28 (60 menit) sesi online hingga 17 Juli 2020.

Dua lembaga internasional ini mendanai hibah penelitian Masduki, sebagai peraih hibah penghargaan utama 2020, dan Preeti Raghunath (India), sebagai penghargaan kehormatan 2020 dengan total hibah sebesar $1.750. Urban Communicaton Foundation mengatkaan, dana hibah riset itu dapat digunakan untuk mendukung riset media dan komunikasi yang berorientasi memajukan pemahaman kita di tengah kompleksitas lingkungan perkotaan kini. Baik IAMCR maupun Urban Communication Forum memahami bahwa para sarjana komunikasi dapat mendukung dan berkontribusi lebih besar pada kondisi perkotaan kekinian.

Para juri memilih Masduki sebagai penerima hibah karena gagasan kunci yang dituangkan Masduki dalam proposal risetnya sangat bersesuaian dengan studi komunikasi dan perkotaan UCF. Gagasan besarnya adalah melacak urgensi penguatan dan masifikasi Media Layanan Publik (public service media) dan menghubungkan pembuat kebijakan di kota dengan kepentingan publik lewat seni jalanan dan kanal media sosialnya.

Kajian ini menjadi penting di tengah absennya Lembaga Penyiaran Publik yang ada (RRI dan TVRI) dalam mengadvokasi kepentingan publik. Masduki akan meneliti Anti Tank Project di Yogyakarta (individu aktivis pelaku aksi protes jalanan dengan street art), gerakan Yogya Berdaya, dan Watch Docs Documentary (production house) di Jakarta. Watch Doc, dengan film dokumenternya, menyuarakan ide-ide anti-tank dan Yogya Berdaya, menggunakan kanal media baru Youtube sebagai media komunikasi urban dan kendaraan advokasi sosial.

Masduki, seperti dalam gagasan proposalnya menulis, riset etnografinya ini juga akan memeriksa bagaimana media alternative seperti platform media sosial dan seni jalanan selain menjadi ‘suara publik’ juga, “memberikan ‘pengalaman’ kebebasan individu untuk aktivisme perkotaan di mana kaum muda mengubah batas-batas dan menciptakan ruang publik baru,” tulisnya.

Tips Mendulang Hibah Internasional

Berdasarkan pengalaman Masduki meraih hibah ini, ada dua tips yang bisa ia bagikan.

Pertama, kita harus memiliki sejenis roadmap besar riset pribadi yang menunjang kepakaran dan ingin dicapai dalam jangka tertentu. Roadmap ini kita buktikan dalam riset terdahulu dan publikasi yang sudah atau akan kita lakukan. Para pemberi hibah akan mempertimbangkan apakah proposal yang diajukan mendukung roadmap yang kita buat atau tidak.

Kedua, riset yang diajukan harus sejalan dengan tren pengembangan metode riset yang bersifat mixed, lintas pendekatan, kritikal. Alias keluar dari pakem metode tunggal. Sebuah topik atau isu yang kita pilih mungkin tidak terlalu baru, tapi dengan metode yang lebih segar, interdisiplin, data yang digali pasti akan lebih mendalam dan atraktif untuk komunitas akademik global.

Masduki, menjadi satu dari sekian Dosen Komunikasi UII yang berkarya sekaligus memberdaya publik. Sebelumnya Dosen Komunikasi UII lainnya, Mutia Dewi dan Ali Minanto, sempat dengan ide pemberdayaannya bersama UII, menggagas portal online belanja dari rumah Warungrakyat.uii.ac.id untuk mengatasi masalah kebutuhan jual beli antar warga yang terhenti sejak kebijakan #dirumahaja.

Reading Time: < 1 minute

Masduki juga bercerita soal sulitnya melakukan ibadah di Jerman ketimbang di Indonesia. Ini kaitannya dengan cuaca dan muslim yang memang jadi minoritas. Menurutnya, paling sulit itu melaksanakan rukun islam yang ketiga: Puasa dengan harinya panjang dan panasnya ekstrim, ”Puasa itu paling berat, karena di Jerman itu subuhnya jam 3 lebih sedikit dan buka puasanya jam 10 malam,” ungkap Masduki.

Soal ibadah haji yang dijalani Masduki berangkat langsung dari Jerman, memang muncul banyak pertanyaan dari kolega dan teman. Masduki menjelaskan, memang ibadah haji dari eropa lebih mudah, daftar tunggunya lebih cepat. “tapi memang agak lebih mahal,” katanya. Namun jangan dikira anda bisa sekadar travelling ke Jerman lalu bisa langsung berangkat haji. “Syaratnya harus punya visa tinggal minimal 1 tahun, dan itu tentu hanya mereka yang bekerja menetap atau studi lanjut,” cerita Masduki berdasar pengalamannya beberapa waktu lalu.

Bagi Masduki, pasti sulit juga mencari masjid. Masjid di Jerman tak seperti di Indonesia yang kalau azan berkumandang terdengar atau bisa dilihat dari kubahnya saja. Masjid tak tampak fisiknya dan hanya terlihat di Google Map. Tidak ada azan lewat pengeras suara. Bentuk fisiknya menyerupai gedung atau rumah biasa. Jika sudah membuka pintunya, barulah terhampar ruang seperti masjid. “Kalau di Inggris malah disamarkan menjadi Islamic Centre,” paparnya lagi.

Selain makanan yang pastinya tak semua halal, adapatasi dengan cuaca akstrim kini akibat perubahan iklim juga jadi masalah. Contohnya saat menjalani puasa tadi. Adaptasi dnegan lingkungan yang sama sekali baru macam ini memang perlu strategi dan daya tahan. Masduki banyak terbantu dengan misalnya workshop orientasi kota, berjejaring dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di luar negeri, dan juga banyak bertanya pada pembimbing. Meski begitu, ia juga banyak terbantu juga dengan orang-orang jerman yang ternyata lebih punya banyak perhatian pada indonesia, misal pada seninya, budayanya, dan lain- lain.

Tulisan pertama baca di sini