Pergulatan argumen soal Pemilu 2024 masih memanas di media sosial. Meski dipastikan hanya satu putaran, para pendukung lainnya seolah masih berharap ada keajaiban dua putaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya.

Selain dugaan kecurangan dalam perhitungan suara, kini muncul lagi budaya saling menyalahkan antar pemilih. Pemilih pemula yang didominasi Gen Z dinilai tak mempertimbangkan gagasan dari kandidat, melainkan hanya fomo atau the fear of missing out. Komentar saling sindir terjadi di akun media sosial yang merilis data dan fakta.

Secara umum fomo adalah perasaan takut tertinggal terhadap tren tertentu. Sementara dalam kaitan politik dan Pemilu 2024 Gen Z dianggap memilih salah satu paslon karena masifnya tren di media sosial yang berkaitan dengan kampanye-kampanye unik.

Dari tren tersebut muncul idolisasi figur politisi yang cenderung bias. Sementara dari tiga paslon, kampanye citra “Gemoy” dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memenangkan pasar, dibanding k-popisasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ataupun El-chudai dari Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD.

Citra Gemoy terbukti paling banyak dipilih oleh Gen Z berdasarkan riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas, semakin muda usia pemilih, ketertarikan kepada paslon Prabowo-Gibran semakin kuat. Tercatat 65,9% Gen Z yang berusia kurang dari 26 tahun memilih pasangan tersebut. Sementara 16,7% memilih Anies-Muhaimin, dan 9,6% memilih Ganjar-Mahfud MD. Sisanya merahasiakan pilihannya.

Sayangnya ditengah-tengah penghitungan suara yang dilakukan KPU para pendukung saling serang dan menyalahkan Gen Z atau pemilih pemula yang disebut fomo. Hal ini mengacu pada deretan selebritas dan influencer tanah air yang turut mendukung pasangan tertentu. Di media sosial mereka tampak begitu aktif dalam keseruan kampanye yang dilakukan paslon. Tak hanya itu stigma akademisi yang turun gunung dianggap sebagai buzzer hingga partisan oleh pendukung salah satu paslon.

Perdebatan Gen Z Dianggap pemilih Fomo

Perdebatan dan narasi fomo dapat dilihat di beberapa unggahan di media sosial, sebut saja unggahan Narasi Newsroom di Instagram yang memuat Exit Poll Litbang Kompas. Dari deretan komentar, pengguna terbelah menjadi dua kubu yakni pemenang dan pendukung dua paslon yang kalah.

Salah satu pemilih pemula menyuarakan alasannya terkait mengapa ia memilih pasangan dengan citra Gemoy. Dalam komentarnya ada gagasan yang ia yakini soal kredibilitas dan netralitas masing-masing paslon.

“Saya baca semua komentar saya tau dari semua komentar ini adalah yang memiliki 01 dan 03. Kebanyak komentar menyalahkan anak muda yang korban FOMO. saya anak muda dan ini adalah pertama kali saya nyoblos. Saya gak banyak paham soal politik tapi jika di tinjau dari setiap paslon semua memiliki kekurangan dan saya merasa 02 adalah yang paling netral,” tulis akun @lecilover.

“Gw gen Z, Intinya 01 mabok agama ,02 netral wlpun bnyk isu2 NY ,03 gw GK suka partai NY .udh simpel ny gitu,” tambah akun @ihya_fahlevi.

Sindirin terus muncul, terkait pemilih salah satu paslon dengan membandingan antara memilih berdasar pengetahuan atau hanya fomo belaka.

“Gw pilih yg berwawasan,, Mereka pilih yg gak punya gagasan Gw pilih pendidikan gratis,, Mereka pilih makan gratis. Gw pilih yg cerdas,, Mereka pilih yg gemoy. Gw pilih yg rajin ngaji,, Mereka pilih yg bisa joget. Gw pilih yg naikkan gaji buruh,, Mereka pilih yg naikkan gaji pejabat. Level kita emang beda,” tulis @alzain.68

“Semakin muda, semakin absurd juga alasan milihnya: gemoy,” tandas @nevy_elysa.

Akademisi Merespon Fenomena Fomo dan Dugaan Partisan

Di tengah pro kontra soal fomo, Guru Besar Prodi Ilmu Komunikasi UII yakni Prof. Masduki menjelaskan fenomena fomo mencerminkan sebagai bentuk bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai.

“Soal fomo tentu memprihatinkan karena mereka belum terpepar informasi yang memadai terkait paslon presiden tiga pasang itu. Ini artinya ada persoalan dengan pendidikan pemilih idealnya siapapun pemilihnya memilih setelah memperoleh informasi yang memadai. Kalau ada tren mereka lebih memilih karena fear of missing out, artinya kita belum memasuki era dimana masyarakat well inform pada Pemilu,” jelas Prof. Masduki.

Namun ia menjelaskan jika ada perdebatan argumen yang menguatkan memilih salah satu paslon dan menolak dianggap fomo artinya mereka memang memiliki argument yang empiric.

“Justru kalau ada perdebatan mereka merasa tidak didasari dengan fomo tapi ada yang relate dari paslon sehingga mereka pilih berarti ini menarik, kalau benar yang memilih karena ada argumen empiric mengenai performa misalnya janji-janji program ini sebenarnya bagus. Tapi overall, perdebatan di medsos yang kita lihat sebagi keriuhan yang belum tentu mencerminkan perdebatan di offlinenya kita lihat saja bagaimana ujungnya,” tambahnya.

Terkait idolisasi figur politisi yang terus diramaikan oleh deretan selebritas dan influencer tanah air hingga menganggap akademisi sebagai buzzer dan menyerang paslon tertentu menurut Prof. Masduki bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Guru Besar adalah tugas untuk menyampaikan pesan moral. Anggapan buzzer dinilai keliru.

“Bagaimana akademisi itu dianggap buzzer, partisan kalau ini ditunjukkan kemarin membuat petisi Guru Besar itu keliru. Karena kita bisa melihat dari pernyataan-pernyataan mereka yang itu lebih menekankan pada moralitas dalam berpolitik, etika, satu demokrasi yang harusnya dilaksanakan dengan baik itu artinya pesan-pesan moral yang menjadi tugas akademisi disitu. Keliru kalau mereka diam, jadi harusnya akademisi berbicara namun di level bagaimana menegakkan prinsip-prinsip bagaimana nilai moral etika dalam pemilu sebagaimana kita berdemokrasi secara baik yang itu dilandasi oleh keprihatinan sebelumnya perilaku-perilaku dari Presiden Jokowi yang melanggar etik,” jelasnya menanggapi isu buzzer yang dilayangkan netizen kepada akademisi.

Tak hanya menegakkan etika dan moralitas, ada latar belakang yang mendasari jajaran akademisi untuk turun sebagai bentuk ekspresi sebagai perannya sebagai penjaga moral.

“Jadi ada latar belakangnya, ada bentuk ekspresinya yang sebenarnya relate yang menunjukkan bahwa mereka bukan buzzer tapi menunjukkan komitmen dan perannya penjaga moral dari kampus. Beda kalau buzzer mereka cenderung mendukung misalnya secara to the point kepada siapa. Kalau kita lihat moralitas pesan yang dikemukanan Guru Besar itu berlaku kepada semua paslon, kepada Pak Jokowi dan seluruh elit politik. Momennya saja terkait Pilpres tetapi sesungguhnya itu harus disampaikan secara terus menerus,” tandasnya.

 

Penulis: Meigitaria Sanita