The Influence of Social Media on Political Discourse

In the digital era, social media has become one of the most influential platforms shaping political discourse and public opinion. Platforms such as Instagram, X, Facebook, and TikTok allow citizens to access political information instantly, express opinions freely, and participate in political discussions beyond traditional media boundaries. While social media strengthens democratic participation by enabling open dialogue, it also introduces challenges such as political polarization, misinformation, echo chambers, and legal issues. This article aims to examine how social media influences political discourses.

Social media significantly influences political discourse by changing how political messages are created, distributed, and consumed. Unlike traditional media, social media allows two-way communication, where users are not only passive audiences but also active content producers. Moreover, social media encourages rapid political engagement by enabling users to comment, share, and react to political content in real time. This participatory nature amplifies political narratives and allows diverse voices to enter public discussions. Additionally, in the context of Indonesia, the most recent mass demonstrations illustrate how social media enabled nationwide participation and solidarity around a single political issue, as citizens from different regions used platforms such as Instagram and TikTok to share information, mobilize support, and engage in online advocacy even if they were unable to attend the protests physically.

As well as, social media algorithms prioritize engaging content, often promoting emotionally charged political messages. As a result, political discourse becomes more dynamic but also more fragmented, as users are exposed to selective information aligned with their interests and beliefs.

The Impact of Social Media Influence on Political Discourse

The influence of social media has a profound impact on political discourse and public opinion. One major impact is political polarization, where individuals increasingly align with extreme viewpoints due to repeated exposure to similar opinions within echo chambers. It is known that algorithm-driven content curation limits exposure to opposing perspectives, reinforcing ideological divisions. In Indonesia, the impact of social media on political discourse is also closely linked to legal and ethical concerns, particularly UU ITE. While UU ITE aims to regulate online expression and prevent hate speech and misinformation, it has sparked debates about freedom of speech and digital democracy. Furthermore, the rapid spread of political content on social media can shape public opinion quickly, sometimes without sufficient fact-checking, increasing the risk of misinformation and public distrust.

The Role of Communication in Digital Political Discourse

Communication plays a crucial role in shaping how political messages are interpreted and understood in the digital sphere. Effective political communication requires clarity, ethical responsibility, and media literacy to ensure that information shared on social media contributes positively to public discourse. Communication strategies in social media must consider audience diversity, cultural context, and the persuasive power of digital narratives. Moreover, communication scholars emphasize the importance of critical thinking and dialogic communication to counter polarization and echo chambers. By encouraging open dialogue and respectful discussion, communication can function as a bridge that connects differing political perspectives and promotes democratic values in online spaces.

Social media has become a powerful force in shaping political discourse and public opinion in the contemporary era. While it enhances political participation and accessibility of information, it also contributes to challenges such as polarization, echo chambers, and legal tensions related to digital expression. The influence of social media on political discourse cannot be separated from the role of communication, which determines whether political interactions foster understanding or division. Therefore, strengthening ethical communication practices, media literacy, and inclusive dialogue is essential to ensure that social media serves as a constructive platform for democratic political discourse rather than a source of conflict and misinformation.

Reference

Afyare, A. a. A. (2025, February 19). The influence of social media on political discourse and public opinion. https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/104299

Saputra, A. F. (2024, June 30). The role of social media in building political discourse: Political Polarization, UU ITE and echo chambers. Saputra | IJTIHAD. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/548

The Impact of social media on Political Discourse: A Multidisciplinary analysis. (2024). SSRN, 19. https://doi.org/10.2139/ssrn.4922479

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

UMBY Lakukan Kunjungan ke Prodi Ilmu Komunikasi UII ‘Benchmarking Kurikulum dan Visi Misi’

Prodi Ilmu Komunikasi UII menerima kunjungan dari prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) pada 27 Januari 2026 di Gedung Lt 3 Prodi Ilmu Komunikasi UII. Kunjungan dilakukan dalam rangka benchmarking kurikulum dan visi misi.

Diawali dengan memperkenalkan berbagai fasilitas penunjang kegiatan akademik dan praktik mahasiswa, Dr. Zaki Habibi., M.Comms memandu rombongan dari UMBY berkeliling lantai 3. Dimulai dari PDMA Nadim, berbagai laboratorium, hingga mini theatre yang difungsikan tak sekedar untuk screening melainkan agenda-agenda relevan lainnya.

Kegiatan selanjutnya adalah sharing session terkait benchmarking kurikulum dan visi misi. Ketua Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi UII, Iwan Awaluddin, S.I.P., M.Si., Ph.D. mengungkapkan keterbukaan terhadap kunjungan dari UMBY. Baginya aktivitas seperti ini akan memberikan peluang dan manfaat dari kedua pihak.

“Tidak akan kami tolak (permintaan kunjungan) siapa tau ada peluang kerja sama. Mungkin riset hingga kemahasiswaan,” ucapnya menyambut rombongan UMBY.

Selanjutnya menjelaskan terkait visi misi Prodi Ilmu Komunikasi UII dengan membuka langsung laman resmi institusi. Gambaran masa depan dijelaskan salah satunya menyebut mimpi besar menuju The Kaliurang School of Communication, dengan membentuk klaster-klaster riset bagi para dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Tercatat sebanyak tujuh klaster riset menjadi komitmen awal menuju mimpi besar tersebut.

Terkait kurikulum, berbagai percobaan dan penyesuaian dilakukan. Menurut Dr. Zaki Habibi., M.Comms. perubahan signifikan terjadi pada tahun 2014. Hal tersebut dilakukan mengikuti kepakaran para akademisi hingga regulasi tingkat universitas maupun standar dari negara. Salah satunya dengan membentuk pemintan studi. Bahkan penamaan mata kuliah turut menjadi concern yang dipertimbangkan.

“Inovasi pembelajaran untuk kurikulum mengikuti aturan universitas. Penamaan banyak pertimbangan, termasuk kurikulum 2014 signifikan berbeda,” ucapnya.

Kekhasan di Prodi Ilmu Komunikasi adalah dengan menempatkan magang di semester delapan. Berbagai evaluasi dan pertimbangan mendasarinya, termasuk efektivitas masa studi.

“Sebelumnya banyak mahasiswa Ilmu Komunikasi UII yang magang di semester 7 dan lanjut kerja, sehingga skripsinya dilupakan,” tambahnya.

Tercatat ada empat bidang peminatan di Prodi Ilmu Komunikasi UII yakni Jurnalisme Digital, Public Relations, Kajian Media, dan Media Kreatif. Pemintan tersebut telah tersebar sejak semester 4, sehingga mahasiswa mampu mempertimbangkan secara matang arah studinya.

Mengakhiri diskusi, Dr. Rila Setyaningsih, M.SI Kaprodi Ilmu Komunikasi UMBY mengaku mendapat banyak insight dari diskusi tersebut. Pihaknya juga berharap di masa depan bisa saling berkolaborasi dalam berbagai hal.

“Cukup luar biasa pengalaman yang kami dapatkan, sambutannya sangat baik dan harapan ke depan kolaborasi dua program studi ini berjalan tidak hanya dalam hal pendidikan tapi juga riset dan pengabdian masyarakat.” Tandasnya.

Kunjungan dari UMBY diakhiri dengan penandatanganan Implementasi Aktivitas (IA) kedua Prodi. Harapannya kerja sama ini memberi manfaat dalam hal peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penguatan kualitas akademik.

Mewakili Suara Gen Z, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII Angkat Keresahan Lewat Karya Musik

Umumnya mahasiswa memilih skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana, namun berbeda dengan Farid Fadillah mahasiwa Ilmu Komunikasi UII angkatan 2021 yang memilih karya musik untuk merampungkan masa studinya.

Berjudul “Wtlg” akronim dari We’re the lost generation lagu ini mengangkat keresahan Gen Z. Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Farid yakin bahwa penyamapaian pesan lewat musik mampu menyentuh emosi. Lirik-lirik yang ekspresif ala Gen Z yang ia ciptakan tak sekedar curhatan belaka, melainkan mampu menjadi komunikasi yang valid.

“Pesan itu tidak selalu disampaikan lewat teks panjang atau ceramah, menurut saya musik salah satu medium komunikasi ekspresif yang paling direct untuk menyentuh emosi,” ucap Farid saat ditanya alasan memilih karya musik untuk tugas akhir.

“Aku ingin buktikan kalau curhatan Gen Z bisa diubah menjadi produk komunikasi yang valid dan akademis, bukan sekadar curcol,” tambahnya.

Karya musik dengan genre pop house dipilih, baginya genre ini fleksibel. Dengan chorus pop diawali rap, lalu disusul verse melodik Wtlg adalah representasi isi kepala Gen Z.

Isu Quarter-Life Crisis yang Diekspresikan Lewat Lagu Wtlg

Lewat bimbingan salah satu dosen Ilmu Komunikasi UII, Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom karya musik ini mengusung konsep sad banger, lagu dengan lirik emosional, melankolis namun irama beatnya energetik.  Dengan isu quarter life crisis, Wtlg ingin memvalidasi perasaan takut terhadap ekspektasi orang-orang.

“Isunya tentang quarter life crisis. Pesannya simpel, aku ingin memvalidasi perasaan bingung, takut, dan pusing sama ekspektasi orang-orang termasuk orang tua yang dirasain teman-teman Gen Z. Lewat lagu ini, aku mau bilang ‘It’s okay to be lost, kita bareng-bareng kok sesatnya’,” ujarnya.

Liriknya yang relatable dengan perasaan Gen Z ditulis dari pengalaman pribadi, riset, dan observasi. Sementara untuk produksi Farid mengaku semua dilakukan full home recording. Kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk menyempurnakan karyanya. Ia menggandeng salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk turut mengisi vokal.

Sementara untuk medium dengar, Farid memilih mendistribusikannya ke Instagram pribadi, Spotify pribadi, dan YouTube Ikonisia. Alasannya sederhana yakni mengikuti pasar Gen Z.

“Pasar lokal Gen Z memang nongkrongnya lebih rame di Spotify dan audio IG jadi buat aksesnya gampang untuk personal branding juga. Nah, kalau Video Live Session yang di YouTube Ikonisia TV itu sbenarnya untuk promosi saja agar jangkauannya lebih luas ke audiens kampus, sekalian referensi untuk anak-anak Ilkom lain yang ingin membuat konten visual musik yang kece hehe,” ucap Farid.

Meski demikian proses yang dilalui dalam produksi karya musik ini tak sederhana. Dengan serba keterbatasan seperti home recording di kos membuat kualitas audio tak sebening studio profesional. Selain itu, ia juga harus bekerja ekstra dalam hal durasi.

“Lagu-lagu sekarang kebanyakan cuma 1-3 menit, durasi 4 menit masuknya agak kelamanaan, sehingga tantangannya adalah gimana agar pendengar tetap menangkap pesannya tanpa kehilangan fokus atau attention span,” tambahnya.

Ia berharap karyanya tak berhenti di tugas akhir, Farid bermimpi ingin memperbaiki visual dari karya musiknya. Seperti menciptakan official music video berseri dengan pesan yang kuat.

“Visualnya sih, pengen banget membuat Official Music Video untuk lagu ini yang ada alur ceritanya, bukan cuma video lirik atau live session. Agar pesan quarter life crisis-nya makin nampol secara visual. Tapi kayaknya masih nantian deh, ngumpulin mood dulu,” tandasnya.

Selengkapnya dapat diakses melalui:

https://youtu.be/auoT8NTiKc4?si=QU8nJPCB-eu9Yka-

Reality of Cyberbullying: Understanding Its Impact and Prevention

Cyberbullying is a serious problem in today’s digital world. With the rise of social media and online communication, bullying no longer happens only in schools or public spaces. It can occur at any time through phones and online platforms, making it difficult for victims to escape. Cyberbullying is defined as the intentional and repeated use of digital media to harm others. It often involves a power imbalance, where the bully uses anonymity, popularity, or technical skills to control or intimidate the victim. Because people can hide behind screens, they may act more cruelly than they would in real life. Moreover, online content also spreads quickly and can stay online for a long time, increasing the harm caused.

Cyberbullying has unique characteristics that distinguish it from traditional bullying. One key feature is anonymity, which allows bullies to hide their identity and avoid immediate consequences. This often leads to repeated attacks, as they feel less accountable for their actions. Another important feature is permanence. Harmful messages, photos, or videos can be shared and reshared, making the damage long-lasting and difficult to control. Researchers commonly identify three elements of cyberbullying: intent to harm, repetition, and power imbalance. However, in online environments, repetition can occur even when a single post is shared multiple times by different users.

 Globally, these traits drive high prevalence; for instance, lifetime cyberbullying victimization among youth rose from 33.6% in 2016 to 58.2% by 2025, while past-30-day rates increased from 16.5% to 32.7%. A WHO study across 44 countries found 15% of adolescents (1 in 6) experienced cyberbullying (16% girls, 15% boys), up from 13% and 12% in 2018, while 12% admitted cyberbullying others (14% boys, 9% girls). It shows that cyberbullying is not simply offline bullying moved online, but a distinct form of aggression shaped by digital platforms and online culture. The 24/7 nature of the internet and the wide audience involved increase pressure on victims and blur the boundary between public and private spaces.

The Impact of Cyberbullying

Cyberbullying has serious psychological, social, and academic consequences. Victims often experience stress, anxiety, depression, and low self-esteem. Because online attacks can happen at any time, victims may feel constantly threatened, which affects their emotional well-being. In more severe cases. Socially, victims may withdraw from friends and family to avoid embarrassment or further harm. Academically, emotional distress can lead to difficulty concentrating and lower academic performance. The impact is not limited to victims alone, but also to potential ones. Bystanders who frequently witness online harassment may become desensitized, allowing harmful behavior to continue. A long-term exposure to cyberbullying can also leave lasting psychological effects, especially among children and adolescents who are still developing emotionally.

Prevention of Cyberbullying

Cyberbullying is often underreported because victims fear being judged or believe that online abuse will not be taken seriously. Effective prevention requires cooperation between individuals, schools, families, online platforms, and policymakers. Education plays a central role by promoting digital literacy and teaching ethical online behavior. Schools can help students recognize cyberbullying and encourage them to report incidents safely. Parents should maintain open communication with children about their online activities while respecting privacy. At the platform level, social media companies need stronger moderation systems, clear reporting tools, and consistent consequences for abusive behavior. Legal measures and child protection policies also reinforce accountability and deter harmful actions.

From a communication perspective, prevention emphasizes transforming hostile online interactions into supportive dialogues through digital empathy training, where users learn to interpret emotional cues behind text and respond with compassion rather than aggression. This involves establishing clear communication norms, such as pausing before posting, using positive language, and fostering inclusive online communities that shift power dynamics from domination to mutual respect. When education, technology, and policy work together, safer online environments can be created.

Cyberbullying is a harmful result of how digital communication is used. Its constant and public nature makes it especially damaging. By understanding its nature, recognizing its impact, and working together on prevention, society can create safer and more respectful online spaces.

Reference

Kumar, V. L., & Goldstein, M. A. (2020). Cyberbullying and adolescents. Current Pediatrics Reports, 8(3), 86–92. https://doi.org/10.1007/s40124-020-00217-6

Slonje, R., Smith, P. K., & Frisén, A. (2012). The nature of cyberbullying, and strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26–32. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.024

World Health Organization: WHO. (2024, March 27). One in six school-aged children experiences cyberbullying, finds new WHO/Europe study. World Health Organization. https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying–finds-new-who-europe-study

Donegan, R. (2012). Bullying and Cyberbullying : History , Statistics , Law , Prevention and Analysis

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

Festival Film Sangkareang

Lalu Muhammad Lutfi Maududy, a student of the International Program Communication (IPC) at the Universitas Islam Indonesia, screened his final project film at the Festival Film Sangkareang at Local Cinema Mataram from 12 to 14 December 2025.

Through a long production process, the student, who was supervised by Dr. Zaki Habibi, M.Comms., registered his work for the festival. His film, entitled “Iron Bang of Culture”, was selected and screened at the Local Cinema Mataram. Festival Film Sangkareang is a space for young filmmakers in West Nusa Tenggara, and Dudy was eager to register so he wouldn’t miss out on the opportunity to continue improving his skills.

“Of course, it’s really exciting when our film is screened on the big screen, and we get to meet the audience. Especially since the film I made is about the culture of Lombok Island. Seeing the audience relate to the issues I raised made me even more enthusiastic,” said Dudy.

“Iron Bang of Culture” is a documentary that explores the culture of Lombok, West Nusa Tenggara. This idea did not come about by chance. As a student from the region, Dudy was aware that there was a culture shift, but he did not know what had changed. Through his documentary film, Dudy conducted research, observations, and direct interviews.

“Iron Bang of Culture” explains the game of gasing in Lombok, a traditional game played by the Sasak tribe. It has been played for generations as a means of entertainment, socialising, and even competition.

“The issue I most want to highlight is the cultural change in the digital era. Before the advent of social media and massive games like today, many people still played traditional spinning tops, but now it is increasingly rare to find them, especially since most of the players are elderly and it is very rare for children to play them,” he explained.

During the research process, Dudy said he spent three consecutive days travelling around Lombok. He searched for locations where traditional games are still played. He wanted to obtain detailed results through field observations.

“This spinning top game is no longer like it used to be, where you could find it on the side of the road,” he said.

For him, the production did not go as smoothly as initially expected. The challenges during the production process were quite a hindrance. For him, the research was too short, so a lot of new information was only obtained during the editing process. Nevertheless, qualifying for the Sangkareang Film Festival was a relief, as his work was enjoyed by a wide audience.

“From this final project, I feel that there are many things around us that can be raised as issues to be turned into visual works. My next plan is to make another film, because after making one film, I feel curious to make another,” he said.

At the Department of Communications Science, UII, various pathways are available to obtain a bachelor’s degree, including creative avenues such as film production, as pursued by Dudy. Through film, Dudy presents data through audio-visual means.

The Work Explosion Capitalism Imbalanced Demands on Labor

The work explosion refers to the rapid expansion and intensification of labor demands placed on workers within modern capitalist systems. It describes a condition in which employees are expected to work longer hours, perform multiple roles, and remain constantly available, often without fair compensation or adequate rest. Under capitalism, labor is primarily treated as an economic resource rather than a human activity with physical and mental limitations. Productivity is valued over well-being, resulting in an imbalance where workers devote more time, energy, and emotional effort, yet receive diminishing security and stability in return.

The Root Cause of This Issue 

This phenomenon is driven by several interconnected forces rooted in capitalism itself. Profit maximization pushes employers to extract as much labor as possible while minimizing costs, leading to understaffing and increased workloads. Job insecurity further intensifies this pressure, as this can be seen in journalism and digital media work, where short-term contracts and performance-based pay normalize excessive workloads.

Moreover, hustle culture glorifies overwork and frames exhaustion as success, encouraging individuals to internalize exploitation as personal ambition. At the same time,technological advancements, rather than reducing labor, have expanded it by blurring the boundaries between work and personal life through constant digital connectivity. Weak labor protections and insufficient enforcement of workers’ rights allow these conditions to persist with little accountability.

Its  Negative Outcome

The consequences of the work explosion are severe and far-reaching. One of the most significant impacts is the growing mental health crisis among workers, including burnout, anxiety, and depression caused by chronic stress and relentless performance expectations. Physical health also deteriorates as long working hours contribute to fatigue, sleep disorders, and long-term illness.

Economically, intensified labor does not translate into fair wages, instead deepening class inequality as profits accumulate at the top while workers struggle to meet basic needs. Socially, work–life balance erodes, reducing time for family, community, and personal development. Over time, labor becomes dehumanized, with workers valued solely for productivity rather than dignity or creativity.

The Need for Systemic Change

Addressing the work explosion requires a systemic path toward balance rather than individual coping strategies. Stronger labor policies are needed to regulate working hours, ensure fair wages, and protect workers from unpaid labor. Redefining productivity to prioritize sustainability and well-being over constant output is essential, as shorter workweeks and flexible arrangements can improve both efficiency and quality of life. Corporations must be held accountable for ethical labor practices, including realistic workloads and respect for personal boundaries. A broader cultural shift is also necessary to challenge hustle culture and recognize rest as a fundamental human need. Additionally, technology should be used ethically to reduce labor burdens instead of extending them, with clear limits on digital availability.

In conclusion, the work explosion is not an accidental side effect of capitalism but a structural outcome of a system that prioritizes profit over people. As critiques like Joanna Castaneda’s demonstrate, capitalism exploits both the labor and mental health of the working class by normalizing excessive work and framing burnout as individual failure. Without meaningful reform, these imbalances will continue to deepen inequality and harm workers’ well-being. Creating a fair and sustainable labor system requires collective action, policy change, and a redefinition of success that places human dignity at its core.

Reference

Castaneda, J. (n.d.). The downfall of capitalism: its exploitation of mental health and the working class. SJSU ScholarWorks. https://scholarworks.sjsu.edu/themis/vol11/iss1/4/

Wikipedia contributors. (2025, November 2). Exploitation of labour. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_of_labour

Atri, Geetanjali. (2022). Unit-12 Capitalism and Exploitation. egyankosh. http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/89331

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita

Screening 2025, Ruang Apresiasi dan Evaluasi Karya Videografi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII

Momen apresiasi pasca produksi dalam mata kuliah videografi tahun 2025 berakhir dengan gelar karya “Screening 2025” pada 10 Januari 2026 di GKU Sardjito UII. Tercatat lebih dari 50 video dipertontonkan, puluhan karya itu meliputi short movie, music video, dan video advertisement karya mahasiswa Ilmu Komunikasi UII.

Tiga juri dihadirkan dalam momen apresiasi ini, para expertise dalam dunia perfilman memberi masukan terhadap hasil garapan mahasiswa Ilmu Komunikasi. ketiganya adalah Mas Manteb (Ananto Prasetyo), Anggi Arif Udin Setiadi, dan Iven Sumardiyantoro.

Ada beberapa karya yang menarik perhatian juri, cukup menggelitik karena mayoritas tak luput dari tantangan ini. Soal ide cerita, rata-rata mudah ditebak hingga eksplorasi yang hampir serupa. Meski demikian, para juri memberikan pujian atas kerja keras mahasiswa selama satu semester ini.

Mas Manteb memberikan masukan soal riset dan ketelitian dalam produksi film, pembuat film selayaknya menempatkan diri sebagai penonton. Film yang membosankan tentu tak nyaman untuk mata penonton.

“Riset itu penting. Idenya tertebak semua (sebagian film yang sudah tayang), ide tidak harus relate yang penting adalah ketelitian. Ketika kita membuat film tujuannya mewakili mata kita, harus bayangkan bahwa dari awal tahu kita mau ngapain. Kenapa film menjemukan, ingin ada yang ditekankan,” ujarnya.

Screening 2025, Ruang Apresiasi dan Evaluasi Karya Videografi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII

Screening 2025, Ruang Apresiasi dan Evaluasi Karya Videografi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII. Image: Prodi Ilmu Komunikasi UII

Filmmaker dituntut memiliki prioritas dalam memilih scenes yang akan dimunculkan dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya terkait UU perfilman tahun 2009 terkait larangan menampilkan rokok dalam film, mas Manteb menyebut adegan tak perlu muncul secara gamblang. “Kalau memang secara tuntutan visual, gak perlu ditebalkan. Satu gambar seribu bahasa. Tidak terlalu ekstrim menunjukkan adegan itu,” tambahnya.

Soal eksplorasi ide juga disinggung oleh Anggi Arif Udin Setiadi, akademisi sekaligus pegiat kreatif menyebutkan beberapa alur membingungkan. Meski demikian karya-karya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UII baginya memiliki ide yang terkini dan mampu menjawab kebaruan fenomena di Indonesia.

“Luar biasa memang ada beberapa film yang bisa ditebak, sedih-sedih. Terinspirasi dari diri sendiri, ibu meninggal itu lagi ada kesedihan apa kok semua ibu meninggal. Meski demikian, beberapa film yang isunya menarik, isu-isu terkini, teknik pengambilan gambar ada beberapa efek yang keren,” ungkap Anggi.

Sementara, Iven Sumardiyantoro memberikan tawaran solusi bagi para mahasiswa untuk sering-sering menonton film. Sebagai seorang videographer menonton film akan memperkaya teknik sinematografi hingga ide efek yang tak biasa. Selain, cerita tidak harus diucapkan semua lewat kata-kata, scene yang kuat mampu memberi pesan mendalam.

“Tersampaikan pesannya, kalau dikembangin teknik dan editannya sudah lumayan. Saran saya banyak-banyak nonton film saja, agar mendapat referensi variasi teknik sinematografi. Gak semua alur cerita, show detail, tidak perlu diucapkan tunjukin dari scene,” tandasnya.

Daftar Pemenang “Screening 2025” Berdasarkan Kategori

The Best Cinematography: Film Acceptance

The Best Short Film: Obsesi Simetri

The Best Unique Concept: Rasbora

The Best Music Video: Ours to Keep

The Best Visual Effect: Obsesi Simetri

The Best Advertisement: The Real Bodyguard

 

Kegiatan Screening ini rutin dilakukan setiap tahun, pada semester ini mata kuliah Videografi diampu oleh beberapa dosen antara lain Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.I.Kom., M.A. Sumekar Tanjung, S.Sos.,M.A. dan Wisnu Yudha Wardhana, M.Sn.

Alumni Ilmu Komunikasi UII Raih Beasiswa LPDP ke Wageningen University Belanda, IELTS dan Esai Jadi Penentu

Alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi UII raih beasiswa LPDP ke Belanda. Ia adalah Ajeng Putri Andani alumni angkatan 2017, yang saat ini telah menjalani proses studi Master’s in Communication, Health and Life Sciences di Wageningen University & Research (WUR).

Perjalanannya meraih beasiswa ke Belanda bukan persoalan sederhana, sejak akhir tahun 2022 Ajeng telah mempersiapkan segala dokumen hingga persiapan bahasa Inggris dengan matang. Persiapan tersebut membawanya lolos beasiswa LPDP Batch 1 tahun 2023, perjalan masih berlanjut hingga akhirnya mendapat Letter of Acceptance (LoA) dari WUR. Singkatnya, pertengahan 2025 ia berangkat ke Belanda dan memulai babak baru perjalanan studi dengan status mahasiswa internasional.

Dari pengalaman yang dilaluinya, Ajeng memberikan dua kunci utama untuk mengambil peluang belajar di luar negeri. Bagainya, kemampuan bahas Inggris dan kemampuan menulis dan pemahaman konteks beasiswa. Sehingga IELTS dan esai baginya adalah penentu.

Kunci Keberhasilan Menuju Kampus Eropa

Ajeng memberikan beberapa insights yang layak diikuti bagi seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi UII yang bermimpi ke Eropa. Dari pengamatannya tak banyak sosok berkompeten yang gagal kuliah di Eropa karena kurang detail dalam membaca syarat beasiswa.

“Langkah pertama yang cukup krusial adalah mencari tahu dan memahami secara detail syarat beasiswa yang dituju. Banyak pelamar sebenarnya kompeten, tetapi gagal karena terlambat atau keliru dalam mempersiapkan persyaratan. Dari berbagai skema beasiswa, ada dua komponen yang hampir selalu muncul dan sering menjadi penentu awal, yaitu syarat bahasa dan essay,” ucapnya.

Selanjutnya adalah persyaratan wajib kompetensi bahasa, yakni IELTS. Ada beberapa pilihan seperti TOEFL IBT, Duolingo, dan lainnya. Namun Ajeng memilih IELTS karena lebih general dan banyak diterima di kampus Eropa.

Syarat bahasa sering kali menjadi hambatan terbesar, terutama untuk beasiswa luar negeri. Standar seperti IELTS 6.5 atau lebih bukan sesuatu yang realistis dicapai secara instan. Karena itu, persiapan sedini mungkin menjadi sangat penting.

“Persiapan ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam aktivitas sehari-hari, seperti menonton film berbahasa Inggris, mendengarkan podcast, atau membaca artikel berbahasa Inggris. Jika ingin lebih terstruktur, opsi yang lebih serius seperti mengambil kursus khusus juga bisa dipertimbangkan,” ucapnya.

“Perlu diingat, kemampuan bahasa bukan hanya soal skor atau sekadar alat seleksi administratif. Bahasa juga mencerminkan kesiapan kita untuk mengikuti perkuliahan, berdiskusi, menulis tugas akademik, dan beradaptasi dengan lingkungan belajar nantinya,” tambahnya.

Selanjutnya terkait esai yang selalu diminta oleh pemberi beasiswa ataupun universitas. Esai adalah alat ukur kesiapan, keseriusan, hingga ketepatan kandidat dengan beasiswa dan program yang dipilih.

“Dalam menulis essay, usahakan sejujur dan se-reflektif mungkin, bukan sekadar ingin terlihat “luar biasa secara prestasi”. Esensi essay beasiswa sebenarnya adalah refleksi diri: bagaimana pengalaman masa lalu membentuk tujuan, serta bagaimana beasiswa tersebut relevan dengan rencana masa depan,” kata Ajeng.

“Di sini, penting untuk memahami arah dan nilai beasiswa yang dituju, lalu mengaitkannya secara masuk akal dengan cerita kita. Misalnya, jika beasiswa seperti LPDP memiliki fokus pada bidang STEM, maka pengalaman, minat, dan rencana masa depan bisa diarahkan ke kontribusi di bidang tersebut tanpa dipaksakan,” tambahnya.

Pada akhirnya, esai bukan tentang menumpuk prestasi, melainkan menjawab pertanyaan reflektif: Mengapa beasiswa ini masuk akal untuk saya, dan mengapa saya juga masuk akal untuk beasiswa ini? Jika jawabannya jelas, logis, dan konsisten, esai biasanya terasa lebih kuat dan meyakinkan.

Itulah pengalaman dari alumni Prodi Ilmu Komunikasi yang berhasil meraih mimpinya melanjutkan studi ke Belanda. Persiapan matang menjadi keberhasilannya.

9 Jam di Desa Tenggelam ‘Menyingkap Solastalgia Korban Bencana yang Terabaikan’

Catatan perjalanan ke Demak beberapa bulan lalu begitu memberi makna mendalam, sembilan jam bertahan di rumah Mak Jah bukan perkara yang sederhana. Artinya, setangguh apa perempuan ini hingga mampu bertahan hampir seperempat abad dalam genangan laut?

Perjalanan dari Kaliurang, Yogyakarta dimulai pada Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 3.30 WIB. Tak ada kendala berarti, jalanan Kopeng menawarkan udara segar membuat rombongan kami membuka lebar-lebar kaca minibus. Seperti biasa, untuk mengisi amunisi kami memilih sarapan soto Boyolali di sepanjang jalan Salatiga. Soto dengan hint manis adalah pilihan yang tepat.

Kami memilih masuk tol Bawen untuk mempersingkat perjalanan, pukul 08.00 WIB sampai di Kecamatan Sayung. Riuh dengan truk-truk pengangkut pasir, mereka berjalan bertubi-tubi memenuhi jalanan tanah berdebu. Kami mengamatinya, mengambil gambar, hingga merekam aktivitas lalu lalang. Sejam kemudian, ada telepon masuk. Rupanya kami sudah ditunggu untuk segera menyebrang menuju rumah Mak Jah.

Perahu kecil dengan tenaga diesel ini adalah satu-satunya alat transportasi menuju rumah Mak Jah, satu-satunya rumah yang masih berpenghuni. Sekitar lima belas menit berlalu, tangan Mak Jah melambai bersambut. Satu persatu dari kami turun menghampiri. Pintu dapur yang beralih fungsi menjadi pintu utama kini akrab dijajaki tamu dengan berbagai latar belakang dan tujuan.

“Saiki aku wis gak kerja mas, gak jajak rob naik terus [sekarang aku sudah tidak bekerja mas, tidak bisa menjajaki-hampir tenggelam karena rob naik terus],” ucap Mak Jah setelah mempersilakan kami duduk di ruang tengah.

“Sekarang yang kerja (panen kerang) suami dan anak pertama,” tambahnya.

“Permintaan bibit [mangrove] juga menurun karena jalan susah,” keluhnya lagi.

Ia menatap seluruh sudut rumahnya yang semakin rendah akibat lantai yang terus ditinggikan. “Rob tidak terprediksi. Sekarang tidak bisa dipastikan, dulu bisanya bulan-bulan tua. Pengaruh tol, ombak ngeri. Ini ombak paling besar. Karena tol, [ombak] ngglebak rene, dulu menyebar,” ucapnya mengurai masalah.

Mak Jah mempertebal realita yang kami lihat, bercerita seperti mencurahkan keluh kesah dengan teman. Kami tak banyak bertanya, mendengar dan menanggapinya saja. Setelah itu ia kembali ke dapur memasak kerang hasil tangkapan dan menanak nasi di pawon.

Solastalgia dan Krisis Iklim yang Membelenggu

Jika berfikir dengan logika sederhana, Mak Jah dan keluarganya bisa saja turut serta dalam program relokasi pemerintah. Namun, hal ini cukup rumit. Keinginannya menjaga alam begitu kuat. Ia konsisten menanam mangrove lebih dari 20 tahun, meski demikian perasaan getir atas krisis iklim tak dapat dipungkiri. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Iven Sumardiyantoro, peneliti yang sejak tahun 2023 aktif dalam kerja-kerja observasi dan dokumentasi telah menganalisis kondisi tersebut dengan pemaknaan solastalgia.

“Meskipun di tingkat global banyak peneliti telah menjelaskan kondisi solastalgia dalam berbagai konteks dan peristiwa, peneliti di Indonesia belum banyak menggunakan konsep tersebut. Faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, baik akibat bencana alam maupun kebijakan yang buruk,” jelas Iven Sumardiyantoro.

9 Jam di Desa Tenggelam ‘Menyingkap Solastalgia Korban Bencana yang Terabaikan’

Kondisi dapur rumah Mak Jah, di Sayung Demak. Dok: Prodi Ilmu Komunikasi UII

Solastagia merupakan reaksi kecemasan akibat perubahan iklim, istilah ini diciptakan oleh Glenn Albrecht seorang filsuf lingkungan asal Australia. Berbeda dengan nostalgia yang merupakan kerinduan rumah masa lalu dengan kenangan dan membahagikan, solastalgia menjelaskan kondisi mental atau penyakit yang dialami oleh orag-orang korban bencana.

“Solastalgia adalah rasa sakit atau penyakit yang disebabkan oleh kehilangan atau ketiadaan kenyamanan dan rasa isolasi yang terkait dengan kondisi saat ini dari rumah dan wilayah,” jelas Iven.

Sebelumnya Mak Jah memiliki memori baik tentang kampungnya (Bedono). Namun kini rusak karena iklim, dampak banjir rob dirasakan sejak awal tahun 2000-an, puncaknya tahun 2015 penurunan tanah semakin signifikan. Turun sekitar 15-20 cm per tahun. Dari hasil risetnya, Iven menyebut warga mulai meninggalkan wilayah tersebut sejak tahun 2006.

Riset yang dilakukan Iven menghasilkan tiga analisis yang kompleks, pertama menyoroti perubahan iklim menyebabkan perubahan mata pencaharian, bertahan hidup di desa tenggelam, dan gejala solastalgia pada masyarakat.

Lahan pertanian seluruhnya tenggelam, terendam air laut sehingga berdampak pada mata pencaharian. Dari petani beralih menjadi nelayan atau budaya agraris ke pesisir.

“Dulu saya petani, lalu nelayan. Nelayan tidak cukup (penghasilan), saya punya ide untuk membuat (benih mangrove)”, ujar Mak Jah.

Itulah cara Mak Jah bertahan, namun hatinya ternyata menyimpan duka, kehilangan kenyamanan, hingga ikatan dengan rumah dan lingkungan yang rusak. Rumahnya berubah, dulu memberikan kenyamanan kini sebaliknya kesedihan dan kepahita.

“Dan saya sering kebanjiran saat tidur di lantai panggung, terutama saat angin kencang. Pada malam hari, banjir pasang tiba-tiba datang dan saya berkata kepada keluarga saya, ‘Hei, basah.. bangun. bangun’. Dan saya terkejut karena semua bantal dan tikar tidur basah”, ucap Mak Jah.

9 Jam di Desa Tenggelam ‘Menyingkap Solastalgia Korban Bencana yang Terabaikan’

Kondisi sekitar rumah Mak Jah, Sayung Demak. Dok: Prodi Ilmu Komunikasi UII

Keteguhan Mak Jah dilirik oleh pemerintah dan berbagai organisasi lain. Deretan piagam penghargaan tertempel pada dinding yang tinggal setengah. Penghargaan itu antara lain: Pemerintah provinsi Jawa Tengah – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) pengusulan calon penerimaan penghargaan kalpataru tingkat kecamatan provinsi. (Usulan kategori perintis lingkungan, penyelamat lingkungan, pengabdi lingkungan, pembina lingkungan).

Kedua, Teladan Cinta pada Alam (Amartha &amartha.org) – Amartha Local Heroes. Ketiga, Piagam Penghargaan Peringatan Hari Kartini – atas jasanya di bidang lingkungan hidup dalam rangka peringatan hari Kartini 2023. Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Dan terakhir, Penghargaan Kalpataru tahun 2021, sebagai perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina lingkungan hidup tingkat Provinsi.

Upaya Konservasi Lingkungan dengan Memahami Risk Communication

Solastalgia yang dirasakan Mak Jah dan korban lainnya mungkin saja terabaikan. Tak ada penanganan khusus. Korban tak diajak berkomunikasi dengan hati ke hati. Lantas bagaimana menyelesaikan persoalan ini?

Sebagai informasi krisis iklim di Demak, Jawa Tengah terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia. Berbagai pembangunan yang tak memperhatikan dampak lingkungan cukup masif dilakukan. dari pembangunan pelabuhan hingga jalan tol.

Akademisi Komunikasi Lingkungan dari UII, Muzayin Nazaruddin mencoba mengurai bagaimana memahami alasan apa yang membuat korban climate change enggan direlokasi. Jawaban ini memiliki benang merah atas kondisi mental solastalgia. Mulai dengan memahami makna risiko dan dampak climate change. Ia menyebut jika risiko dari climate change, tak sederhana layaknya kalkulasi objektif tentang apa yang berbahaya dan tidak. Pada masyarakat terdampak, risiko adalah persepsi yang dirasakan. Hal ini berdampak tak selaras pada pengambil kebijakan.

Kecenderungan masyarakat adalah berkelompok, mereka ingin terus terhubung. Relokasi dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti administrasi yang sederhana hingga biaya pembangunan yang ideal.

“Climate change harus diantisipasi atau masuk dalam agenda pembangunan, sayangnya pemerintah Indonesia belum punya cukup agenda menghadapi climate change ini. Mitigasinya belum jelas,” ujarnya.

Dari pengamatannya, saat ini banyak LSM, masyarakat sipil, dan organisasi yang turut membantu sayangnya bersifat karitatif atau tambal sulam. Menurutnya, pemerintah memfasilitasi berbagai pihak duduk bersama, ngobrol bersama termasuk bersama warga mereka inginnya bagaimana. Kalau mereka mau bertahan di sana harus bagaimana kalau mau dipindahkan dimana dan bagaimana. Harus ada visi jangka panjang.

“Artinya ketika pemerintah membangun kebijakan berbasis risiko harusnya mempertimbangkan apa sih yang menurut warga menjadi risiko,” tandasnya.

Penulis: Meigitaria Sanita

Quantifying the Subjective: Measuring Perception in Quantitative Research

Perception describes how people interpret experiences, messages, or environments, making it naturally subjective and difficult to measure. Surveys address this challenge by using standardized questions that allow responses to be compared across many participants. According to Ponto’s journal on Understanding and Evaluating Survey Research, surveys are especially useful for describing attitudes and behaviors when researchers use representative samples and valid measurement tools. Also emphasizes that perceptions are often complex and should be measured using multiple questions rather than single items. Together, these perspectives show how surveys convert personal feelings into numerical values that can be analyzed statistically and applied in areas such as education, policy, and marketing.

Key Methods for Measuring Perception

Quantitative perception studies rely on structured survey tools that produce numerical results. One of the most common methods is the Likert scale, which asks respondents to rate their agreement with statements on a fixed scale (such as 1–5 ). Another method is the semantic differential scale, which measures attitudes using opposite word pairs like “safe–unsafe” or “effective–ineffective.”It is also highlighted that the importance of reliability, meaning consistent results across time, is often measured using Cronbach’s alpha. Validity is equally important, ensuring that survey items truly measure the intended perception. Moreover, it strongly supports using multiple items for each perception to reduce errors and capture more detail. These techniques allow researchers to express perceptions as measurable scores, making them useful for analysis and decision-making.

Survey Design and Sampling

Good survey design is essential for accurate results that outline several key steps: clearly define research goals, write neutral and clear questions, pilot test the survey, and select a representative sample using random or stratified sampling methods. Closed-ended questions are preferred because they are easier to analyze quantitatively. Sampling problems, such as low response rates, can affect results and should be addressed through reminders or incentives. Perception surveys should also consider cultural differences, especially in international research, and avoid language that could be misunderstood. Quantitative research, as well, requires sufficiently large samples to ensure reliable results and detailed reporting of participant demographics. Careful design helps avoid bias and improves the credibility of findings.

Data Analysis, Challenges, and Evaluation

After data collection, researchers analyze perception data using statistical techniques. Where factor analysis helps identify underlying dimensions of perception, while regression analysis examines how perceptions influence outcomes such as behavior or decision-making. But it has challenges, such as social desirability bias and varying interpretations of survey questions. These issues can be reduced by ensuring clarity and testing survey items before full distribution. Evaluation standards require researchers to report sample size, response rates, reliability measures, and study limitations clearly. This transparency strengthens the trustworthiness of survey-based perception research.

Survey research, as explained by Ponto,  offers a powerful and reliable way to measure perception in quantitative studies. By using validated scales, thoughtful sampling, and direct analysis, researchers can turn subjective experiences into meaningful data. With continued advances in digital survey tools, quantitative perception research can also remain a key method for producing evidence-based insights across many fields.

Reference

Clifton, K., & Carrasco, J. A. (2018). Workshop Synthesis: Measuring attitudes and perceptions in quantitative surveys. Transportation Research Procedia, 32, 495–500. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.10.040

DeCarlo, M., Cummings, C., & Agnelli, K. (2021, August 23). 11. Quantitative measurement. Graduate Research Methods in Social Work. https://pressbooks.library.vcu.edu/mswresearch/chapter/11-quantitative-measurement/

Ponto, J. (2015, March 1). Understanding and evaluating survey research. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4601897/

 

Written by: Thrya Abdulraheem Motea Al-aqab

Edited by: Meigitaria Sanita