agenda yang ada di prodi ilmu komunikasi

Retyan Sekar, a researcher in this discussion under the theme: The Space and Power in Jogja, got interesting and unusual findings. Retyan drew conclusions from her research (research title: Normalization of Demonstrations at the Jogja Zero Kilometers. He tracked during the pre-reformation era in Indonesia, none of the activists in the 80s and 90s were interested in protesting at the zero kilometer of Jogja. “In that era, the demonstration was usually held at the Gedung Agung or the closest is at Keraton Palace,” said Retyan, who is also a student female activist in Yogyakarta.

There is no big magnet to protest at Zero Kilometers’ Jogja, said one of the research sources. Likewise, during the reform era, the concentration of student demonstrations was not at Zero Kilometers’ Jogja. “In fact, the Gejayan Street, Bundaran UGM, and along the Malioboro Street or the Gedung Agung (National Palace) were the points of action,” Retyan said in the Monthly Routine Discussion of UII Communication Department on Tuesday, April 9, 2019, in the RAV (Mini Theatre) Room of UII Communication Department.

The student and civil protest is going to be popular to be held at the zero Kilometer of Jogja is in the post-reform era around 2004. At that time, many artists who protested at zero-kilometer Jogja as a form of counter-discourse to the government. In 2010 until now, the opposite happened. The Provincial Government of Yogyakarta carried out a counter discourse by making the zero kilometer jogja, at the end of Malioboro street, as the center of Jogja’s. What have they done was by revitalizing the infrastructure of the zero kilometers so that Zero Kilometer Jogja become the center of everything. Retyan, by the Geographic Communication perspective and using the Foucoult’s theory that listed in “Discipline and Punish”, saw this practice of space production by this local government as the normalization of protest actions.

There is discipline, supervision, and surveillance, by the local government through the media and various factors in the protest actions that held at the zero-kilometer point of Jogja. The demonstration at the zero kilometers is also being mediated by the media. Even though during the pre-reform and reformation, there was no interest and important point to made the zero kilometer as the peak of the demonstration. In the middle of the discussion, during the question and answer session, one of the discussion participants, Razik, questioned Retyan’s analysis, and quoting Henry Lefebvre’s thought.

“How actually happened, is media the only one that formed a Zero Kilometer as an action/ demonstration space or actually there are other factors or elements that formed? Is zero space important because it is part of “mode of production” of the capitalism model in Jogja?” Asked Razik. Retyan answered that she did not deny that there were other factors that formed the Zero Kilometer of Jogja as space of the center of the demonstration, but her research focus was that the media also contributed to the protest actions so that activists in the post reform era choosing zero kilometers of Jogja rather than at other locations such as other activists in the previous era.

This Discussions that were also carried out while breaking the fasting of ramadhan was became a space of appreciation and meeting of ideas. It also became a forum for sharing stories, methods, and techniques in conducting or doing research at the UII Communication Studies.

This writing is a continuation of What’s Up with Jogja Scrummy and the Zero Kilometer of Jogja?

 

Retyan Sekar, peneliti dalam diskusi Ruang dan Kuasa di Jogja (Selain NYIA), mendapat temuan menarik sekaligus tak biasa. Retyan menarik kesimpulan dari risetnya soal Normalisasi Demonstrasi di Titik Nol Kilometer Jogja. Ia melacak selama pra reformasi, tidak ada satupun aktivis pada 80an dan 90an yang tertarik untuk melakukan aksi protes di titik nol kilometer jogja. “Pada jaman itu, yang ada biasanya aksi demo dilakukan di gedung agung atau kraton yang paling dekat,” kata Retyan yang juga adalah aktivis perempuan di Yogyakarta ini. Tak ada magnet besar untuk melakukan aksi protes di titik nol kata salah satu narasumber risetnya. Begitu juga pada masa reformasi, konsentrasi aksi demontrasi mahasiswa justru bukan di Titik nol Kilometer.

“Malah gejayan, bunderan UGM, dan sepanjang jalan malioboro atau gedung agung yang jadi titik-titik aksi,” tambah Retyan dalam Diskusi Rutin Bulanan Prodi Ilmu Komunikasi UII pada Selasa, 9 April 2019, di Ruang RAV Prodi Ilmu Komunikasi UII. Kecenderungan aksi demontrasi marak dilakukan di titik nol muncul pada masa paska reformasi sekitar 2004an. Saat itu banyak seniman yang melakukan aksi protes di titik nol kilometer jogja sebagai bentuk kontra wacana pada pemerintah.

 

Pada 2010 ke sini, yang terjadi sebaliknya, Pemerintah Daerah Provinsi DIY (pemda) melakukan perlawanan wacana balik dengan menjadikan titik nol sebagai titik sumbu jogja dengan melakukan revitalisasi fisik titik nol kilometer nol. Retyan, dengan kacamata Komunikasi Geografi dan menggunakan teori Foucoult dalam “Discipline and Punish”, melihat praktek produksi ruang oleh pemda ini sebagai normalisasi aksi-aksi protes. Ada pendisiplinan dan pengawasan oleh pemda lewat media dan beragam faktor pada aksi yang dilakukan di titik nol kilometer Jogja. Demonstrasi di titik nol menjadi termediatisasi juga oleh media. Padahal selama pra reformasi dan reformasi, tidak ada satupun ketertarikan dan titik penting untuk memasukkan titik nol kilometer sebagai puncak demontrasi.

 

Di tengah diskusi, saat sesi tanya jawab, salah seorang peserta diskusi, Razik, mempertanyakan analisis Retyan disambi mengutip Henry Lefebvre. “Bagaimana sebetulnya, apakah media adalah yang satu-satunya yang membentuk titik nol sebagai ruang aksi atau sebetulnya ada faktor atau elemen lain yang membentuk?Apakah ruang titik nol menjadi penting karena itu adalah bagian dari “mode of production” dari model kapitalisme di Jogja?“ tanya peserta tersebut.

 

Retyan menjawab bahwa ia tidak menafikan ada faktor-faktor lain yang membentuk ruang titik nol sebagai titik pusat demonstrasi, namun fokus dia adalah media juga punya andil dalam memediatisasi aksi-aksi di titik nol sehingga membuat aktivis-aktivis paska reformasi lebih memilih aksi di titik nol ketimbang di titik-titik lain seperti aktivis-aktivis lain di era sebelumnya.

Diskusi yang juga dilakukan sembari berbuka bersama itu menjadi ruang apresiasi dan pertemuan gagasan. Ia juga menjadi wadah berbagi cerita, cara, metode, dan teknik dalam melakukan penelitian di Prodi Ilmu Komunikasi UII.

Tulisan ini adalah lanjutan dari Ada Apa dengan Jogja Scrummy dan Titik Nol Kilometer Jogja?

Sore itu, Vivi Mulia Ningrum dan Retyan Sekar Nurani, mahasiswa Ilmu Komunikasi (2015), mulai duduk di depan para peserta di Ruang Audio Visual (RAV Mini Theatre) Prodi Ilmu Komunikasi UII. Keduanya ditemani Risky Wahyudi, peneliti dan staf dari Pusat Studi dan Dokumentasi Media Alternatif (PSDMA) NADIM Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia  (UII). Kali ini, Selasa, 9 April 2019, mereka bertiga adalah pusat perhatian dari para hadirin di Diskusi Rutin Bulanan Prodi Ilmu Komunikasi UII dengan tema Ruang dan Kuasa di Jogja. Diskusi ini adalah diskusi seri pertama dari diskusi seri penelitian mahasiswa dalam klaster Komunikasi Geografi.

 

Risky Wahyudi mengatakan, prodi punya harapan Diskusi Bulanan dengan model seperti ini dapat menguatkan kultur akademik, mimbar akademik, dan menjadi ruang pembelajaran atas kerja-kerja penelitian, pengabdian, dan dakwah terdahulu. Baik itu penelitian yang dilakukan dosen, mahasiswa, maupun sivitas akademika yang dapat dijadikan pembelajaran dan ruang apresiasi.

 

Vivi dan Retyan, dalam penelitian skripsinya, berusaha membongkar ideologi dan praktek produksi ruang di Jogja. Hasilnya beragam, Vivi misalnya, menemukan dalam risetnya bahwa Jogja Scrummy memproduksi ruang-ruang gerai dan outlet-nya sedemikian rupa secara serampangan hanya untuk membentuk ideologi bahwa Jogja dibentuk sebagai kota pariwisata. “Bagaimana bisa iklan Dude Herlino mengatakan Jogja Scrummy adalah produk khas Jogja tetapi ia memakai pakaian adat jawa yang beskapnya bukan khas jogja, melainkan Surakarta?” kata Vivi yang . Tagline yang dikemas berbunyi “Ingat Jogja, Ingat Jogja Scrummy” mengesankan bahwa konsumen mereka juga adalah wisatawan: orang yang berwisata. Jogja bukan lagi dibentuk sebagai kota pelajar, melainkan pariwisata, meski secara ngawur, katanya.

 

Desain ruang interiornya pun diatur sehingga konsumen yang datang tak hanya berbelanja tapi juga berswafoto. “Jadi foto artis Dude Herlino adalah sudah mediasi, lalu konsumen berswafoto juga sudah termasuk termediatisasi, dua kali termediatisasi ini,” tambah Vivi yang mengaku telah bolak-balik outlet Jogja Scrummy hampir lebih dari 15 kali. Mulai dari mewawancarai beragam pembeli di sana, Ia juga mencatat wawancara, melihat bentuk, menemukan pola, dan sekaligus mendaras makna di balik ruang di Jogja Scrummy.

Suasana diskusi pun menghangat saat kemudian Risky Wahyudi, moderator, mempertanyakan konsepsi konsumen sebagai wisatawan yang tidak sepenuhnya tepat. Baginya dan menurut pengamatannya tahun-tahun belakangan, konsumen Jogja Scrummy terlihat bukanlah wisatawan melainkan mahasiswa atau orang jogja yang membeli produknya untuk dijadikan oleh-oleh. Pembentukan Jogja sebagai kota wisata sepertinya belum tepat. Vivi menjawabnya dengan menjelaskan titik tekannya pada makna tafsir tagline Jogja Scrummy yang melihat seakan segmen konsumennya adalah wisatawan terlihat dari pilihan-pilihan kata dalam tagline.

 

Diskusi #SeriPenelitian Klaster Komunikasi Geografi

 

“Anda lebih baik magang di media komunitas jadi kreator, perencana. Daripada magang di industri besar tapi jadi tukang fotokopi atau kliping yang jauh keahlian komunikasi.”

Tiga orang yang ditunggu-tunggu cerita pengalamannya di dunia profesional itu kini sudah duduk di meja panggung depan Auditorium FPSB UII. Meski komposisinya berjejer tiga, mirip juri audisi di layar kaca yang lagi ramai itu, mereka tak hendak memiripinya.

Tiga orang tersebut adalah praktisi ahli yang akan memukau dengan cerita profesionalnya di depan ratusan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII. Yang paling ujung kiri, paling muda, adalah broadcaster profesional dari UNISI Radio, Syarif atau biasa dipanggil Acil nama udaranya. Lalu ada pula Sigit Raharja, dari Diskominfo Kulon Progo, dan Ir. Riyanto, MM. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

Ketiganya menjelaskan satu hal yang sama: jika ingin terjun ke dunia kerja, kuncinya adalah ketekunan, mau belajar, dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Acil misalnya mengatakan, meski kini orang sering mengatakan dunia radio sudah menjelang senjakala, tetapi ia menampiknya. Justru perkataan orang tentang pekerjaannya di dunia broascasting itu membuat dirinya semakin tertantang dan yakin bahwa dunia radio tetap masih akan hidup. Orang hanya berganti medium, misalnya kini ada soundcloud, ada podcast, ada radio yang bisa diakses lewat internet. Maka, ketekunan dan semangat mau belajar adalah kunci menghadapi perkembangan digital di dunia kerja. Begitu pula kata Sigit Raharja dan Riyanto dari pemda di DIY.

Dalam kesempatan itu, 5/4/2019, di Auditorium FPSB UII, Anang Hermawan, Dosen Ilmu Komunikasi UII, juga memberi gambaran ringkas tentang pelaksanaan magang sebagai syarat kelulusan di Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII.

Kali itu, pada kegiatan yang bertajuk “Pembekalan dan Persiapan Magang” diikuti puluhan mahasiswa Komunikasi tahun angkatan 2015 yang akan mulai melaksanakan magang.

“Dulu namanya KKK (Kuliah Kerja Komunikasi), dilaksanakan sebelum skripsi. Sekarang berubah jadi magang, dan dilaksanakan setelah setelah skripsi selesai,” kata Anang.

“Tujuannya supaya garap skripsi lebih serius. Lalu bisa masuk dunia praktis,” tambahnya. Anang menjelaskan, inilah salah satu dari tulang sumsum kelimuan prodi ilmu komunikasi UII. “Tulang sumsumnya keilmuan kita kan ada Riset, akademik/ pengetahuan, dan Praktis,” jelasnya.

Konsep magang seperti ini bermaksud mengaktualisasikan kompetensi akademik & praksis. Magang juga menjadi ajang mewujudkan kompetensi sosial (soft skill).

Menurut Mutia Dewi, salah satu dosen keahlian Komunikasi Pemberdayaan, kini mahasiswa prodi ini bisa memanfaatkan kerjasama-kerjasama yang telah terjalin antara prodi dengan lebih dari 10 mitra dari instansi pemerintah, kalangan swasta, industri kreatif, NGO, media komunitas, dan lain-lain.

Mitra-mitra tersebut seperti Dinas Tata Kelola Pemerintahan, KOMPAS TV, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Konner Digital Asia, Diskominfo Kulon Progo, Unisi Radio, Tirto.id, X-Code Films, Mata sinema, Cornellia CO, INFEST Yogyakarta, Mojok.co, Uniicoms TV, Metro TV, NET TV, BPPTKG, Mafindo, Narasi TV, Combine Resource Institution, Humas Pemda DIY, Dinas Kebudayaan, dan lain-lain.

Jika anda mahasiswa Komunikasi UII periode mula-mula, atau paling tidak mahasiswa komunikasi dua atau tiga tahun belakangan, maka anda akan menemui mata kuliah Etika Profesi Komunikasi. Sejak Dikti menerapkan sebuah standar KKNI, maka mata kuliah itu dilebur menjadi Filsafat dan Etika Komunikasi. Standar baru kompetensi dasar inilah yang harus dicapai oleh seluruh mahasiswa strata 1 dengan apa yang disebut sebagai KKNI (Kurikulum Kompetensi Nasional Indonesia) dan ini sifatnya seluruh perguruan tinggi mau tidak mau harus mengikutinya. Begitu pula dengan Komunikasi UII.

Kabar buruknya, anda akan menemui kesulitan menemukan ragam buku atau referensi tentang Filsafat Komunikasi, apalagi kini ditautkan dengan Etika. Jika sebelumnya etika profesi komunikasi lebih menjelaskan secara praksis etika dalam melakukan kerja-kerja profesi yang berkaitan dengan dunia komunikasi, maka kini Filsafat dan Etika Komunikasi lebih banyak mendalami soal kajian-kajian dan landasan-landasan filosofis dalam memandang beragam fenomena komunikasi.

Mungkin nasib Mata Kuliah Etika Komunikasi atau Etika Profesi Komunikasi tak seburuk Filsafat. Anda mungkin akan menemukan beberapa referensi dengan lebih mudah jika mencari tentang Etika Profesi Komunikasi. Serangkaian kode etik beragam profesi mulai dari profesi jurnalis, perusahaan periklanan, hingga etika dan kode perilaku dalam penyelenggaraan penyiaran yang terkodifikasi dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mudah dilacak dalam jagad maya bahkan toko buku. Namun filsafat komunikasi tampaknya tidak semujur itu, seperti kata Puji Rianto, penulis dan pengampu mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi.

Maka dari itulah, Puji Rianto, dosen yang selama ini telah lama menggeluti dunia kajian regulasi, etika, dan filsafat komunikasi, sejak 2018 menyusun dan akhirnya pada 2019 merampungkan penulisan buku ajar untuk mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi itu. Proyek penulisan buku ini sekaligus menjawab kurangnya rujukan tentang kajian etika, apalagi filsafat komunikasi. Mulai sekarang, mahasiswa Komunikasi UII akan dapat mencecap dengan mudah rujukan mata kuliah Filsafat dan Etika komunikasi, yang jika anda baca, tidak saja memenuhi standar perkuliahan, tetapi juga dapat menjadi bacaan paling dasar untuk membaca gejala dan fenomena komunikasi dengan cara pandang filsafat.

 

If you are an UII Communication student in the early period, or at least students of Communicaton Department in the past two or three years, then you will meet the ‘Professional Communication Ethics’ course. Since the Ministry of Higher Education implemented a KKNI standard, the course was merged into ‘Philosophy and Ethics of Communication’. This new standard of basic competence must be achieved by all undergraduate students which is referred to as the KKNI (Indonesian National Competency Curriculum) and all the universities in Indonesia inevitably have to follow it. Likewise with Communication Department of UII.

 

The bad news, it is difficult to find a variety of books or references about Communication Philosophy, especially now linked and related to Ethics. If previously, the professional ethics of communication explained more praxis ethics in carrying out professional work related to the world of communication, then now Philosophy and Ethics of Communication is more concerned with the questions of studies and philosophical foundations in looking at various communication phenomena.

 

Maybe the fate of previous course (Profesional Ethics) is not as bad as ‘Philosophy and Ethics of Communication’. You might find some references more easily if you search about the Communication Ethics Professional. A series of ethics codes of various professions such as the journalist profession, advertising companies, to ethics and code of conduct in the conduct of broadcasting codified in the Broadcasting and Broadcast Program Standards (P3SPS) Guidelines are easily traced in the internet. In contrast, the condition of ‘Philosophy and Ethics of Communication’ does not seem to be as luck as it is, said Puji Rianto, MA., who teaches the course subject of Philosophy and Ethics of Communication.

 

Hence, Puji Rianto, a lecturer who has long been involved in the world of regulatory studies, ethics, and communication philosophy, has compiled since 2018 and finally in 2019 completed the writing of textbooks for the ‘Philosophy and Ethics of Communication’ course. The project of writing this book also answers the lack of references to ethical studies, and especially the philosophy of communication. From now on, communication students will be able to taste easily the reference to the ‘Philosophy and Ethics of Communication’ course. This book is easy to read, even though it talks about philosophy, it is not only meet the lecture standards, but also can be the most basic reading to read the symptoms and the phenomena of communication with a philosophical perspective.