Ask the Expert: Demo di Jalanan Masihkah Diperlukan?
Gelombang demonstrasi “Reformasi Jilid 2” terus bergulir sepanjang bulan Juni 2026. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan berbagai aspirasi atas regulasi pemerintah yang dinilai “bobrok”. Emosi memuncak dipicu melemahnya rupiah yang mencapai Rp. 18.000 per 1 USD hingga korupsi bernilai triliunan rupiah dari proyek makan bergizi gratis (MBG).
Selain turun ke jalanan, masyarakat turut aktif mengadvokasi isu-isu tersebut di media sosial. Sebenarnya, jika di media sosial suara warga begitu nyaring, apakah aksi demo masih efektif?
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Puji Rianto, yang spesifik mendalami kajian Komunikasi Politik dan Regulasi Media, menyebut bahwa demonstrasi dan turun ke jalan memegang peran krusial dan tidak tergantikan.
“Demonstrasi akan tetap menjadi sarana efektif untuk mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan dan menyampaikan aspirasi kita,” ucapnya.
Menurutnya, demo di jalan dan advokasi di media sosial bukanlah sebuah kompetisi atau perbandingan semata, melainkan sebuah siklus. Media sosial berperan sebagai ruang advokasi untuk membangun narasi, sementara demo adalah penegakan narasi ke dalam sistem politik.
“Perubahan itu tidak mungkin hanya melalui kampanye di media sosial, karena tujuan dari kampanye adalah gerakan perubahan, tidak mungkin hanya dalam wacana. Tapi wacana akan berimbas pada tindakan perilaku,” ungkap Puji Rianto.
Mengenai efektivitas demonstrasi, nyatanya terbukti dari respons aparat yang justru diturunkan dengan jumlah masif, bahkan melebihi masa aksi. Hal ini membuktikan bahwa negara ketakutan terhadap demonstrasi.
“Demonstrasi tetap efektif, buktinya aparat selalu diturunkan dalam jumlah banyak, jauh lebih banyak kadang dari demonstran. Itu berarti mereka takut sekali dengan demonstrasi,” tambahnya.
Demo menjadi langkah terakhir masyarakat ketika jalur santun gagal, terutama soal kritik kebijakan yang tak beretika dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, pemerintah jarang memberi respons atas aspirasi yang disampaikan dengan bahasa santun.
“Demonstrasi menjadi penting karena pemerintah tidak pernah merespons dengan cukup baik apa yang disampaikan dengan bahasa yang santun seperti yang mereka harapkan. Mereka selalu menekankan kepada kita kalau menyampaikan sesuatu itu beretika. Memangnya seluruh kebijakan mereka beretika? Tidak ada,” tegas Puji Rianto.
Contoh konkret yang terjadi di Indonesia: kritik keras soal MBG yang tak pernah digubris. “Salah satu pandangan soal etika, misalnya utilitarianisme, di dalam pandangan utilitarianisme, kebijakan yang baik harus memberi manfaat bagi paling banyak orang. Sekarang MBG itu kira-kira kalau dihitung secara statistik menguntungkan lebih banyak orang atau lebih sedikit orang dan para analis mengatakan MBG menguntungkan lebih sedikit dibandingkan dengan menguntungkan banyak orang,” tandasnya.
Penulis: Meigitaria Sanita
