Majalah yang berafiliasi dengan militer pada era 1939-1966 rupanya banyak membahas soal strategi militer, konsep politik, bagaimana mengorganisir masyarakat, hinga bagaimana pamong praja harus bersikap dan memimpin masyarakat.
“Tapi dari kontennya sebenarnya dapat ditarik garis tentang ‘bagaimana militer itu mempergunakan dalih Undang-Undang’ untuk take power legally,” ungkap Norman Joshua, mahasiswa doktoral Nortwestern University, pembicara dalam Forum Amir Effendi Siregar (AES) seru ke-12 pada Sabtu (3/10). Diskusi yang diadakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi UII ini ditayangkan langsung oleh TV online Uniicoms TV milik Komunikasi UII.
Media milik militer juga melakukan konter koran Harian rakyat yang notabene adalah milik golongan kiri. “Memang waktu itu tiap departemen punya terbitan. Chakra Vijaya milik korps Kehakiman Angkatan Darat. Tahun 60an, militer tidak hanya membicarakan tentang ancaman saja, atau soal dunia militer,” Kata Norman, “tapi juga soal hukum dan implementasinya di indoensia. Ada artikel juga yang membahas tentang siapa yang berhak mengadili dan menangkap tersangka di daerah yang termasuk dalam daerah masuk daerah keadaan perang.”
Selain membahas strategi militer, media militer juga membicarakan politik. “dan ini saat itu terlihat wajar dalam konsepsi Dwi Fungsi militer di Indonesia pada periode 1966,” kata Norman mengomentari mengapa konten media militer tak melulu bicara soal dunia militer.
Media milik militer terlihat sangat kentara menajamkan fokus kontennya untuk memiliterisasi kondisi sosial. Banyak hal di luar kewenangan militer mencoba diisukan dan dibahas dalam akademi hukum militer yang tercermin dalam majalah Chakra Vijaya milik Angkatan Darat.
Contoh lain adalah majalah Yudhagama dari Kementrian Pertahanan. Dan yang paling populer hingga beratahan lama itu adalah majalah Angkasa dari Angkatan Udara. “Mereka seakan sedang lomba dalam ‘battle field of discource’ dengan Harian Rakyat, seperti kita tau ada perdebatan wacana antara Militer dengan PKI di tahun 60an itu,” ungkap Norman.
