• Office: +62-274-898444 ext. 3267

Editorial 14 (Volume 7, Nomor 2, April 2013)

 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki arti penting bagi sebuah negara. Adanya LPP memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar independen dan berpihak kepada kepentingan publik. Itu sebabnya perlu adanya LPP yang berkualitas. Tentu banyak yang harus dilakukan demi mewujudkan hal tersebut. Pihak LPP dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki guna menghadapi tantangan zaman. Tetapi LPP tidak bisa sendirian dalam meningkatkan kualitasnya. Kemauan politik dari pemerintah juga turut menentukan nasib dari LPP.

Artikel-artikel pada Jurnal Komunikasi Volume 7 Nomor 2, April 2013 kali ini membahas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan TVRI. Artikel yang membuka diskusi mengenai kondisi penyiaran publik di Indonesia ini berjudul “Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014” yang ditulis oleh Ahmad Budiman. Dalam tulisannya, Budiman menegaskan pentingnya melakukan revitalisasi terhadap LPP RRI dan TVRI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Menurut Budiman, sejumlah langkah dapat diambil untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik yang benar-benar independen terutama saat memberitakan perhelatan Pemilu di Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah penyempurnaan atau perubahan UU Penyiaran yang lebih komprehensif, kontrol kualitas terhadap program yang menyiarkan tentang Pemilu, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)  penyiaran, serta penganggaran dana yang lebih memadai.

Artikel berikutnya ditulis oleh Masduki. Dalam artikelnya yang berjudul “UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI”, Masduki menyatakan keyakinannya akan prospek LPP RRI-TVRI di masa depan, dengan syarat LPP terlindungi dalam undang-undang yang khusus. Selama ini, pengaturan LPP adalah melalui Undang-Undang (UU) Penyiaran No. 32 Tahun 2002, dan diperinci dalam sejumlah Peraturan Pemerintah (PP). Namun seiring waktu, permasalahan mengenai LPP semakin kompleks dan beragam. Karena itu, untuk selanjutnya permasalahan LPP harus tercakup dalam UU tersendiri. Gagasan ini perlu diwujudkan dengan langkah-langkah nyata: membuat draft RUU LPP, pendaftaran dalam Prolegnas 2013, pembahasan, hingga penetapan yang bisa dilakukan bersamaan waktu dengan penetapan UU Penyiaran baru.

Artikel ketiga dan keempat sama-sama memberikan usulan dalam peningkatan kualitas LPP RRI dan TVRI. Denico Doly menawarkan adanya penguatan status kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI melalui penggabungan kedua lembaga tersebut menjadi LPP RTRI (Radio dan Televisi Republik Indonesia). Tentu saja untuk melakukan ini perlu dibuat suatu substansi hukum berupa regulasi yang akan mengatur RTRI secara lebih rinci. Penguatan status kelembagaan ini diyakini akan menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam tubuh LPP, dari masalah anggaran hingga SDM.

Bicara tentang SDM, Darmanto dalam artikelnya “Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik” mengkritisi kebijakan SDM yang saat ini berlaku di LPP Indonesia. Sebagian besar SDM RRI sekarang ini adalah warisan Orde Baru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan kepegawaian PNS, manajemen tidak mudah memecat pegawai yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan karena kinerja yang rendah. Karenanya, pihak manajemen harus tetap mempekerja­kan SDM yang sebenarnya sudah tidak mampu menyesuaikan dinamika zaman. Tentu, hasilnya akan mengecewakan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan publik terkait dengan keberadaan SDM RRI. Produk kebijakan yang diperlukan adalah dalam bentuk undang-undang agar satu level dengan dasar hukum yang dipakai sekarang.

Retno Intani menuliskan mengenai tranformasi LPP TVRI dalam tulisannya yang berjudul “Transformasi LPP RRI di Tengah Pergolakan Politik dan Struktural”. Berdasarkan analisis penulis, lemahnya transformasi TVRI menjadi lembaga penyiaran publik pada dasarnya berangkat dari persoalan-persoalan politik dan kultural. Pada satu sisi, pemerintah masih sangat mengharapkan LPP TVRI menjadi lembaga penyiaran pemerintah yang mampu menjadi penyeimbang bagi lembaga penyiaran swasta yang terlampau memojokkan pemerintah. Sementara itu, dari kalangan DPR,  mereka merasa sangat berjasa kepada TVRI, dan karenaya dalam setiap pergantian Dewan Direksi atau Dewan Pengawas TVRI, partai-partai politik kelihatan saling berebut untuk  menempatkan kadernya atau orang dekatnya dalam jabatan strategis TVRI.

Artikel berikutnya membahas LPP TVRI namun pada tataran isi program, bukan kelembagaan. Puji Rianto dan Intania Poerwaningtias dalam artikel “TV Publik dan Lokalitas Budaya: Urgensinya di Tengah Dominasi TV Swasta Jakarta”, membahas lembaga penyiaran publik dan urgensi program budaya, terutama yang bermuatan budaya lokal. Bahasan ini didasarkan pada argumen bahwa penyiaran di Indonesia didominasi oleh stasiun televisi swasta yang menganggap rating adalah segalanya. Di sisi lain, program budaya lokal menjadi diabaikan, sebagai hasil dari sistem penyiaran yang sentralistik. Pada faktanya, program budaya lokal sangatlah penting. Ini ditunjukkan dengan popularitas program budaya “Pangkur Jenggleng” yang ditayangkan oleh TVRI Jogja. Bagi lembaga penyiaran publik, program budaya adalah salah satu tugas dan misi yang harus dipenuhi.

Anggi Septa Sebastian dan Iwan Awaluddin Yusuf turut memperkaya khasanah kajian media dalam Jurnal edisi ini melalui artikel “Konflik Muslim Rohingya dalam Bingkai Tiga Media Islam di Indonesia”. Dalam artikel ini Sebastian dan Yusuf menganalisis pemberitaan Kasus Muslim Rohingya di tiga media Islam, yaitu situs eramuslim.com, Harian Republika, dan Majalah Sabili. Meski ketiga media ini sama-sama memiliki perspektif Islam dan mendapatkan sumber informasi dari pihak yang relatif sama pula, namun terdapat perbedaan yang cukup mencolok mengenai framing pemberitaan terhadap kasus ini. Situs eramuslim.com cenderung keras dan seolah menebar permusuhan pada pihak-pihak yang menindas dan menganiaya Muslim. Sedangkan Harian Republika tidak sekeras eramuslim.com dan lebih menonjolkan sisi perdamaian dan juga upaya diplomasi untuk meredam konflik. Sementara itu, majalah Sabili lebih menekankan sisi solidaritas sesama Muslim.

Last Updated on Thursday, 30 July 2015 07:51