Untuk Siapa Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Publik Diberikan?
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Indonesia seperti RRI, TVRI, dan LPP Lokal sebagai sebuah lembaga penyiaran milik publik memiliki kewajiban untuk memberikan tayangan yang berkualitas. Tidak hanya menghibur semata. Tetapi juga harus informatif dan mendidik.
Hal ini disampaikannya pada Pelatihan peningkatan kapasitas Lembanga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Indonesia, 13-15 Juni 2022, di Solo, itu, Masduki, salah satu Dewan Pendiri RPLPP dan juga Dosen Komunikasi UII, turut hadir. Masduki hadir juga sebagai mentor dalam kesempatan tersebut, turut menekankan bahwa di era digital saat ini harus mulai menyadari bahwa LPPL bertanggungjawab pada publik sebagai pembayar pajak yang dana tersebut menjadikan LPPL bisa hidup. “Karena pajak dari publik, sebaliknya LPPL harus memberikan konten yang berkualitas sebagai timbal balik,” kata Masduki
Masduki, Dosen Komunikasi UII, mengatakan, pada penelitian setahun lalu, November 2021, Jacobs Media melakukan penelitian terkait alasan utama kenapa publik masih mendengarkan radio publik. Lima hal yang paling menonjol adalah pertama, lebih terpercaya dan dan objektif, “to be informed about the news,” katanya. Lalu kedua adalah mempelajari hal-hal baru, perspektif yang mendalam pada pemberitaan, lalu terakhir adalah terasa lebih menghargai kecerdasan pendengar.
Bambang Muryanto, Ketua Rumah Perubahan LPP yang kali ini adalah mentor pula, mengimbau seluruh lembaga penyiaran LPPL untuk berpegang pada prinsip verifikasi ketika memproduksi karya jurnalistik. Terutama saat mengimplementasikan konsep jurnalisme sensitif konflik. Di samping jurnalisme sensitif konflik, pengembangan kapasitas ini juga berisi materi investigative journalism. Materi investigasi ini diampu oleh Shinta Maharani, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta sekaligus aktivis RPLPP. Selain itu, materi lain adalah materi refleksi dan produksi program siaran bersama Darmanto.
Pambudi, pegiat RPLPP dan juga staf di Komunikasi UII, juga mentor pelatihan ini, menyajikan tiga masalah LPPL dari seluruh peserta pelatihan yang hadir. Survei ini diikuti oleh 53 orang dari perwakilan 29 LPPL dari peserta pelatihan LPPL Se-Jawa. Sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur adalah tiga persoalan yang dianggap oleh para peserta sebagai masalah utama di LPP-nya. Para peserta LPPL se-Indonesia ini adalah LPP Lokal yang tergabung dalam Persada Indonesia (Perhimpunan Radio dan TV Umum Daerah). Dalam pelatihan ini, para peserta berkomitmen untuk menyajikan konten secara menarik berdasar materi-materi pelatihan yang disampaikan dalam tiga hari ini.
