Tag Archive for: komunikasi politik

Meigitaria Sanita
,

Ask the Expert: Demo Wajib Izin, Masihkah Kita Bebas Bersuara di Indonesia?

Ask the Expert: Demo Wajib Izin, Masihkah Kita Bebas Bersuara di Indonesia?

Pembubaran demo kerap dilakukan oleh aparat di Indonesia karena alasan tidak adanya izin tertulis yang dianggap mengganggu kepentingan umum. Salah satu pembubaran demo yang pernah terjadi pada pertengahan Juni 2026 lalu, misalnya, ketika aliansi BEM di Jabodetabek dibubarkan dengan alasan kawasan Jalan M. H. Thamrin memicu risiko kemacetan lalu lintas. Tujuan dari demo tersebut menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada masyarakat, seperti pengelolaan makan bergizi gratis (MBG) hingga melemahnya nilai rupiah.

Sebuah pertanyaan reflektif akhirnya muncul, apakah kita benar-benar merdeka bersuara? Atau kebebasan mulai terikat dengan berbagai regulasi hingga membungkam kritik? Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Puji Rianto, memaparkan bahwa arah regulasi di Indonesia pasca-1998 menunjukkan kemunduran.

“Regulasi sejak reformasi 98 itu semakin otoriter. UU yang paling demokratis adalah UU Nomor 40 Tahun 1999, setelah itu undang-undang semakin represif terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat warga,” ucapnya.

Regulasi yang semakin otoriter dipicu oleh kultur elit politik yang jauh dari jiwa demokratis setelah meraih kekuasaan.

“Mentalitas kultur elit kita memang tidak pernah punya kultur demokratis, sehingga ketika mereka mendapatkan kekuasaan dari mana pun latar belakangnya sering kali hanya menekankan upaya untuk membangun represi,” tambahnya.

Puji Rianto menyoroti persoalan yang paling krusial, yakni kewajiban izin atau pemberitahuan aksi demonstrasi. Baginya, demo adalah hak bagi warga negara Indonesia.

“Itu hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin kebebasan berpendapat berdasarkan konstitusi,” jelasnya.

Sehingga membubarkan rakyat yang tengah menyuarakan pendapat dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Sayangnya, realita yang terjadi jauh dari kata ideal. Otoritarianisme membuat hak ini terabaikan.

Pola yang kerap terjadi dalam demonstrasi biasanya membuat pemerintah memberi respons dengan mengirim utusan untuk berdialog. Namun, langkah ini adalah mekanisme meredam suara, bukan menyelesaikan masalah dengan tulus. Selain itu, undang-undang kerap dirumuskan secara eksklusif demi kepentingan segelintir orang. Hal ini membuat masyarakat tak percaya lagi dengan pemerintah.

“Pemerintah datang untuk berdialog; tidak ada ketulusan dalam konteks itu. Apa argumen yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tulus untuk menampung aspirasi masyarakat? Ketika mereka membuat undang-undang, hampir tidak pernah menampung aspirasi masyarakat. Sering kali undang-undang dibuat dalam waktu yang sangat singkat, lalu munculah gejolak dan itu berulang,” jelasnya.

Demonstrasi adalah satu-satunya cara ketika pemerintah dan sistem politik tidak responsif. Dalam negara yang benar-benar menerapkan sistem demokratis, regulasi dibentuk melalui dialog publik yang partisipatif. Jika hukum disusun secara demokratis dan dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip negara hukum, maka tidak akan ada celah bagi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Karena hukum itu sendiri sudah menjadi cerminan aspirasi rakyat.

“Kalau pemerintah memang punya spirit demokrasi membuka ruang perdebatan dalam membangun regulasi layaknya di negara demokrasi, tidak akan ada demo. Apalagi kalau undang-undang yang dirumuskan secara demokratis dikerjakan secara konsisten berdasarkan prinsip negara hukum, maka tidak ada celah bagi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Karena hukum sudah disusun berdasarkan dialog yang demokratis menampung aspirasi rakyat.” Tandasnya.

Baca artikel lainnya:

BookTalk: Segala-galanya Ambyar ‘Tips Bertahan Menjadi WNI’

https://communication.uii.ac.id/ask-the-expert-demo-di-jalanan-masihkah-diperlukan/

Penulis: Meigitaria Sanita

Meigitaria Sanita
,

Ask the Expert: Demo di Jalanan Masihkah Diperlukan?

Ask the Expert: Demo di Jalanan Masihkah Diperlukan?

Gelombang demonstrasi “Reformasi Jilid 2” terus bergulir sepanjang bulan Juni 2026. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan berbagai aspirasi atas regulasi pemerintah yang dinilai “bobrok”. Emosi memuncak dipicu melemahnya rupiah yang mencapai Rp. 18.000 per 1 USD hingga korupsi bernilai triliunan rupiah dari proyek makan bergizi gratis (MBG).

Selain turun ke jalanan, masyarakat turut aktif mengadvokasi isu-isu tersebut di media sosial. Sebenarnya, jika di media sosial suara warga begitu nyaring, apakah aksi demo masih efektif?

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Puji Rianto, yang spesifik mendalami kajian Komunikasi Politik dan Regulasi Media, menyebut bahwa demonstrasi dan turun ke jalan memegang peran krusial dan tidak tergantikan.

“Demonstrasi akan tetap menjadi sarana efektif untuk mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan dan menyampaikan aspirasi kita,” ucapnya.

Menurutnya, demo di jalan dan advokasi di media sosial bukanlah sebuah kompetisi atau perbandingan semata, melainkan sebuah siklus. Media sosial berperan sebagai ruang advokasi untuk membangun narasi, sementara demo adalah penegakan narasi ke dalam sistem politik.

“Perubahan itu tidak mungkin hanya melalui kampanye di media sosial, karena tujuan dari kampanye adalah gerakan perubahan, tidak mungkin hanya dalam wacana. Tapi wacana akan berimbas pada tindakan perilaku,” ungkap Puji Rianto.

Mengenai efektivitas demonstrasi, nyatanya terbukti dari respons aparat yang justru diturunkan dengan jumlah masif, bahkan melebihi masa aksi. Hal ini membuktikan bahwa negara ketakutan terhadap demonstrasi.

“Demonstrasi tetap efektif, buktinya aparat selalu diturunkan dalam jumlah banyak, jauh lebih banyak kadang dari demonstran. Itu berarti mereka takut sekali dengan demonstrasi,” tambahnya.

Demo menjadi langkah terakhir masyarakat ketika jalur santun gagal, terutama soal kritik kebijakan yang tak beretika dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, pemerintah jarang memberi respons atas aspirasi yang disampaikan dengan bahasa santun.

“Demonstrasi menjadi penting karena pemerintah tidak pernah merespons dengan cukup baik apa yang disampaikan dengan bahasa yang santun seperti yang mereka harapkan. Mereka selalu menekankan kepada kita kalau menyampaikan sesuatu itu beretika. Memangnya seluruh kebijakan mereka beretika? Tidak ada,” tegas Puji Rianto.

Contoh konkret yang terjadi di Indonesia: kritik keras soal MBG yang tak pernah digubris. “Salah satu pandangan soal etika, misalnya utilitarianisme, di dalam pandangan utilitarianisme, kebijakan yang baik harus memberi manfaat bagi paling banyak orang. Sekarang MBG itu kira-kira kalau dihitung secara statistik menguntungkan lebih banyak orang atau lebih sedikit orang dan para analis mengatakan MBG menguntungkan lebih sedikit dibandingkan dengan menguntungkan banyak orang,” tandasnya.

Baca artikel lainnya:

BookTalk: Segala-galanya Ambyar ‘Tips Bertahan Menjadi WNI’

https://communication.uii.ac.id/ask-the-expert-demo-wajib-izin-masihkah-kita-bebas-bersuara-di-indonesia/

Penulis: Meigitaria Sanita

Meigitaria Sanita

Musim Politik 2024: Dominasi Gen Z, Zodiak, hingga Konoha

Naruto

Setelah deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam perhelatan pesta politik 2024 pemberitaan di berbagai platform dipenuhi dengan informasi seputar kandidat.

Informasi semakin beragam dan unik dalam membungkus berita terkait capres dan cawapres Pemilu 2024. Berbagai media pemberitaan membagikannya ke media sosial termasuk Instagram. Berita-berita unik tersebut menyajikan informasi terkait Gen Z yang mendominasi pemilih di Pemilu 2024, seputar zodiak, hingga Konoha.

Dengan informasi yang unik tersebut, nampaknya musim politik kali ini akan semakin menarik dan banyak obrolan canda tawa bagi pengguna media sosial.

Jika tak berubah pesta politik di Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024. Tercatat ada tiga pasang kandidat yang maju untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Nama-nama tersebut antara lain Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, dan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar.

Menariknya, beberapa media tak hanya mewartakan kapasitas dan visi misi para calon kandidat, melainkan banyak informasi yang dibalut dengan guyonan, mitos, hingga cocoklogi seperti istilah Konoha.

Lantas mengapa muncul hal unik yang mungkin tak terjadi pada musim politik di tahun-tahun sebelumnya?

Benarkah Gen Z Mendominasi dalam Pemilu 2024?

Istilah Gen Z sering muncul pada musim politik kali ini, berbagai media menyebutkan jika jumlah pemilih pada Pemilu 2024 akan didominasi mereka. Benarkah demikian?

Mengutip dari Databoks Katadata, jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh Gen Z dan Milenial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 yang jumlahnya sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebenarnya jumlah pemilih paling banyak adalah Milenial yakni 66,8 juta pemilih, disusul Generasi X 57,5 juta pemilih, dan ketiga Gen Z yang mencapai 46,8 juta pemilih. Sementara pemilih Baby Boomer sebanyak 28,1 juta, terakhir Pre-Boomer 3,6 juta pemilih.

Namun, mengapa Gen Z dianggap mendominasi? Sebenarnya batasan antara tahun kelahiran Gen Z awal dengan Milenial generasi akhir agak sedikit rancu. Jika Kemendikbud menyebut Gen Z adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1997-2012, berbeda dengan data KPU yang menyebut Gen Z adalah mereka yang lahir pada 1995 hingga 2000an.

Ada penggabungan jumlah Gen Z dan Milenial sehingga dianggap menjadi pemilih paling banyak atau mendominasi di Pemilu 2024.

Ditambah karakteristik dalam menggunakan media sosial antara Milenial akhir dan Gen Z tak jauh berbeda. Gen Z menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi termasuk berita terkini. GWI, Lembaga market research USA menyebut jika Gen Z menggunakan media sosial untuk mencari jawaban. Mereka lebih memilih TikTok dan Instagram daripada Google untuk mendapatkan informasi dan saran.

Melansir dari IDN Research Institute, menyebutkan 5 topik yang paling banyak dibaca dan dicari oleh Gen Z di media digital adalah News and Politics sebanyak 20%, Entertainment 18%, Sports 11%, Education 8%, dan Music 8%.

Dengan dominasi pemilih Gen Z dan Milenial pada musim politik kali ini, tak hanya orasi kandidat yang merebut hati mereka melainkan pemeberitaan juga mengikuti preferensi Gen Z dan Milenial.

Pemberitaan Unik di Media Sosial

Pemberitaan unik turut menghiasi media sosial, beberapa media mempublikasikan berita tentang zodiak masing-masing kandidat hingga negeri Konoha yang diidentikkan dengan Indonesia.

Dalam media online Mojok.co, pihaknya membagikan informasi unik di akun Instagram dengan judul “Seberapa Cocok Capres dan Cawapres Dilihat dari Zodiaknya?”, dalam unggahan itu menyebutkan jika Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan Taurus dan Libra analisis Mojok menyebutkan “Saling melengkapi dan dapat mengambil keputusan bersama. Taurus dan Libra juga dapat saling mengandalkandan kepercayaan antara keduanya sangat baik”.

Selanjutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan Scorpio dan Taurus. Mojok menuliskan “Scorpio dan Taurus punya kedekatan yang alami saling tarik menarik. Scorpio dan Taurus akan saling menghargai prioritas masing-masing”.

Terakhir, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan Libra dengan Libra. Analisisnya menyebut “sesama Libra dapat menjadi pasangan yang serasi dan bertahan lama. Mereka saling menghargai dan dapat saling memahami satu sama lain”.

Tak hanya analisis saja, Mojok juga membagikan karakter zodiak masing-masing capres dan cawapres mulai seperti tidak menyukai konflik, ambisius, hingga tidak mudah menerima hal baru.

Unggahan pada 25 Oktober 2023 itu telah disukai lebih dari 2.700 pengguna Instagram, serta lebih cari 170 komentar.

Berbagai komentar justru menganggap hal ini bukan sebagai hal buruk melainkan guyonan yang menghibur.

“Persetan dengan rekam jejak dan program kerja, tidak menutup kemungkinan akan ada yang memilih berdasar zodiak,” tulis akun @pra_diptajati.

“Besok tambahin menurut Shio, golongan darah, weton, MBTI+data menurut ramalan tarot. Lumayan biar para fans berantemnya tambah seru,” tulis akun @antonying.

Ternyata, sehari sebelumnya media online Tempo.co juga mengunggah konten yang sama pada akun Instagram resminya dengan judul “Zodiak Capres-Cawapres di Pemilu 2024”. Unggahan itu disukai lebih dari 6.600 pengguna Instagram, dengan lebih dari 500 komentar.

Tak terlalu menuai kontra, netizen justru menganggap informasi ini lebih menghibur dan diterima tanpa banyak adu mulut di kolom komentar antar pendukung.

“Mungkin maksud Tempo, zodiak lebih masuk akal dibanding janji-janji politikus,” tulis akun @rima_julianii.

“Seger banget postingannya min, sukak sering-sering dong,” tulis @emilapalau.

“Si paling romantis dan paling setia mendominasi bursa Presiden tahun ini,” tambah akuan @garryrudolf_.

Beranjak dari informasi zodiak, hal menarik lain adalah soal cocoklogi antara Indonesia dengan Konoha. Lantas mengapa Indonesia disebut Konoha?

Menurut artikel yang dipublish oleh Tempo 21 Februari 2023, negara Indonesia disebut sebagai Konoha karena adanya banyak kesamaan antara Indonesia dengan Konoha. Konoha merupakan desa fiksi dalam serial anime Naruto Shippuden. Kemiripan ini meliputi masyarakat yang beragam hingga jumlah pemimpinnya. Disebutkan jika Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage, kemudian tujuh karakteristik Hokage itu dicocoklogikan dengan para presiden Indonesia. Tak heran jika kali ini Presiden Jokowi diibaratkan sebagai Naruto, sementara Gibran dianggap sebagai Boruto. Selengkapnya https://dunia.tempo.co/read/1694022/kenapa-indonesia-disebut-negara-konoha-ini-alasannya.

Baru-baru ini Kumparan, juga memproduksi konten dalam Instagramnya “Ada Apa Antara Gibran & Naruto?”, dalam unggahan dengan format video reel itu Gibran diwawancarai dengan pertanyaan “suka nonton Naruto?” Gibran menjawab “suka tapi sudah tamat” selanjutnya ditanya terkait ketertarikannya dengan Naruto hingga penjelasan keterkaitan Indonesia dengan Konoha.

Konten itu telah ditonton 701 ribu, dengan 32 ribu likes, 997 komentar, hingga lebih dari 5 ribu kali dibagikan oleh pengguna Instagram.

Menurtut salah satu Gen Z generasi awal yakni Annisa Putri Jiany yang mengikuti sering mencari informasi politik di Instagram dan TikTok menyebut jika pengemasan kumparan dalam menceritakan Gibran cukup menarik.

“Gibran mencalonkan diri, menyampaikan visi misi ke depan selaras. Kumparan, ngulik Gibran dari hobi anime konten kampanye. Pengemasan promosi dan kampanye dengan wawancaranya menarik dari TikTok. Termasuk Ganjar. Twitter, TikTok, Instagram juga banyak yang menarik,” ujarnya.

Media kurang Akurat Membaca Target?

Konten unik memang menarik dan terbukti ramai dihiasi reaksi dari pengguna media sosial. Namun, jika memang tujuannya menyasar pada Gen Z nampaknya perlu analisis lebih kritis.

Fakta di atas menyebut jika Gen Z menempati posisi ketiga, sementara posisi kedua justru ditempati oleh Generasi X. Sementara media justru berlomba-lomba menyajikan berita yang dikhususkan kepada Gen Z.

Salah satu dosen Ilmu Komunikasi UII, Puji Rianto, S.IP, MA., yang fokus mendalami kajian Komunikasi Politik menyebut jika pemberitaan mesti mempertimbangan analisis kritis agar mampu memproduksi berita yang akurat.

“Saya kira karena ini analisis pemberitaan mesti ada analisis kritisnya. Misal, kenapa media menyasar dan mengangkat tema zodiak dalam pilpres? Apa ini menyesuaikan pembaca? Lalu, bagaimana bisa wacana Gen Z dianggap dominan padahal nyatanya tidak? Media kurang akurat?,” ujar Puji Rianto.

Terlepas dari siapapun capres dan cawapres Indonesia 2024, jika memang benar menggaet masa dari Gen Z maka perlu lebih tahu detail tentang perspektif mereka dalam segi politik.

Hasil riset dengan judul “Gen-Z Perspective on Politics: High Interest, Uniformed, and Urging Political” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 11 No. 3 Tahun 2022 yang ditulis oleh Patricia Robin dkk, menyebutkan beberapa poin penting terkait Gen Z yang mendominasi populasi Indonesia.

Ada tiga temuan menarik, pertama, Gen-Z sangat tertarik dengan politik tetapi merasa kurang informasi. Kedua, Gen-Z melihat keberadaan partai politik secara negatif karena banyaknya kasus korupsi. Ketiga, Gen-Z mendesak adanya pendidikan politik.

Dari uraian di atas kira-kira hal menarik apalagi yang akan menjadi pemberitaan media digital menyambut pesta politik 2024 Comms?

 

Penulis: Meigitaria Sanita

pampam

Women Always Become Media Victims 

The objectification of women in the media takes place in various forms and mediums. Starting from objectification in songs, films, advertisements, games, to journalistic content products. Women have always been objects and victims of media violence.

Iwan Awaluddin Yusuf said that something can be described as objectifying women if the content makes women objects, tools, and sexual commodities. “In addition, also check, are there any expressions, depictions, or dialogues that sound like harassment against women (body shaming, sexist jokes, etc.),” ​​said Iwan who is also a Communications Lecturer at UII, on May 30, 2021, at the Women in Media Perspectives a public discussion: Is it true that women are objectified by the media?

This discussion by the Student Press Institute/ LPM Meets Pasundan University, besides presenting Iwan as an academic, also presented from the perspective of women activists Poppy Dihardjo, and journalist Nani Afrida. Poppy is the initiator of Women Without Stigma at @pentasindonesia and Nani is a journalist at Anadolu Agency.

Iwan added that the full depiction of the Male Gaze (male perspective) must also be checked whether he is dominantly present in the visual or audio depiction produced by the media.

According to a doctoral student at Monash University, Australia, this media objectification is often also present by putting women as a form of the perpetuation of patriarchal values.

In front of more than a hundred participants, Iwan said, in the world of film, the practice of media objectification often occurs as well. “Many films with the title women (widows) create symbolic violence against women and widows,” said Iwan. Not only in movies, this also appears in song lyrics that use widow’s diction. There is symbolic violence that appears in the choices of song diction.

Seeing Gender and Media Issues through a Media Ecosystem Approach

Women’s representation in the media from the past until now is not far from placing women as commodity objects and not serious subjects. “In the past, women have never been shown (represented) in serious content. For example, news, why are women presenters and how are they arranged?” Iwan asked. “Say no to objectification. Towards women, towards men, towards you, towards us,” added Iwan.

Iwan provides a way to overcome gender issues in our media. “This has been an issue for a long time. This is actually a good way to build an egalitarian media. For example, women become media leaders, become directors, and enter the internal media ecosystem,” explained Iwan.

In the past, the public was the audience. Now it has changed. When the public is able to produce their own media which is eventually called prosumer, the public should also be able to remind and report the media to avoid objectification of women by the media.

Why is it important to avoid objectification? If the media objectifies women, then what Iwan calls double victimisation. “So women are not tried to be victims twice. Victims of sexual violence perpetrators, even victims by the media because the stories are published by the media that make women victims and media selling commodities,” explained Iwan.

pampam

Perempuan Selalu Menjadi Korban Media

Objektifikasi perempuan dalam media berlaku dalam beragam bentuk dan medium. Mulai dari objektifikasi dalam lagu, film, iklan, game, hingga produk konten jurnalistik. Perempuan selalu menjadi objek dan korban kekerasan media.

Iwan Awaluddin Yusuf mengatakan sesuatu dapat digambarkan mengobjektifikasi perempuan jika konten menjadikan perempuan sebagai benda, alat, dan komoditas seksual. “Selain itu, cek juga, adakah ungkapan, penggambaran, atau dialog bernada pelecehan pada perempuan (body shaming, candaan seksis, dll),” kata Iwan yang juga adalah Dosen Komunikasi UII, pada 30 Mei 2021 di acara diskusi publik Perempuan dalam Kacamata Media: Benarkah Perempuan diobjektifikasi oleh Media.

Diskusi oleh Lembaga Pers Mahasiswa/ LPM Jumpa Universitas Pasundan ini selain menghadirkan Iwan sebagai akademisi, juga menghadirkan dari kacamata aktivis perempuan Poppy Dihardjo, dan Jurnalis, Nani Afrida. Poppy adalah penggagas Perempuan Tanpa Stigma di @pentasindonesia dan Nani jurnalis di Anadolu Agency.

Iwan menambahkan bahwa penggambaran penuh Male Gaze (perspektif laki-laki) juga harus dicek apakah ia dominan hadir dalam penggambaran visual atau audio yang diproduksi media. Menurut mahasiswa doktoral Monash University, Australia, ini objektifikasi media seringkali juga hadir dengan menomorduakan perempuan sebagai bentuk pelanggengan nilai-nilai patriarki.

Di depan lebih dari seratus partisipan, Iwan mengatakan, dalam dunia film, praktik objektifikasi media sering terjadi juga. “Banyak judul film dengan judul perempuan (janda) yang membuat kekerasan simbolik pada perempuan dan janda,” kata Iwan. Tak hanya film, hal ini juga muncul dalam lirik-lirik lagu yang menggunakan diksi janda. Ada kekerasan simbolik muncul dalam pilihan-pilihan diksi lagu.

Melihat Persoalan Gender dan Media melalui Pendekatan Ekosistem Media

Representasi perempuan di media dari dahulu hingga sekarang tidak jauh dari menampilkan perempuan sebagai objek komoditas dan bukan subyek yang serius. “Sejak dulu perempuan tidak pernah ditampilkan (representasi) dalam konten yang serius. Misal berita, kenapa perempuan presenter dan diatur sedemikian rupa?” Kata Iwan mempertanyakan. “Say no to objectification. Towards women, towards men, towards you, towards us,” imbuh Iwan.

Iwan memberi cara mengatasi persoalan gender di media kita. “Ini yang menjadi isu dari dulu. Ini sebenarnya cara yang baik untuk membangun media yang egaliter. Misalnya perempuan menjadi pemimpin media, menjadi sutradara, dan masuk ekosistem internal media,” kata Iwan menjelaskan.

Dahulu, publik sebagai audiens. Kini telah berubah. Saat ketika publik sudah bisa memproduksi media sendiri yang akhirnya disebut prosumen, maka publik juga seharusnya bisa mengingatkan dan melaporkan media untuk menghindari objektifikasi perempuan oleh media.

Mengapa penting menghindari objektifikasi? Jika media mengobjektifikasi perempuan, maka akan terjadi apa yang disebut Iwan sebagai double victimisation. “Jadi perempuan diupayakan tidak menjadi korban dua kali. Korban dari pelaku kekerasan seksual, bahkan juga korban oleh media karena ceritanya dipublish oleh media yang menjadikan perempuan korban dan komoditas jualan media,” jelas Iwan.