Tag Archive for: knsk

pampam

Yogyakarta: The Capital City of Indonesian Films (1946-1949)

Reading Time: 2 minutes

On January 4, 1946, a secret carriage group containing Soekarno and his friends arrived at Tugu Train Station, Yogyakarta. Their arrival marked the move of the capital from Jakarta which had been occupied by Allied forces from NICA (Nederlandsch Indië Civiele Administratie) to Yogyakarta.

The Indonesian government moved several Indonesian Ministries to Yogyakarta, including the Ministry of Information, which was then followed by the Indonesian Film Agency (BFI). The transfer of the two institutions prompted artists and republican sympathizers to also move to Yogyakarta. This incident made Yogyakarta at that time not only the center of Indonesian government, but also the center of arts and cinema in Indonesia.

Four Key Actors

“There are four important actors in Yogyakarta as the capital of Indonesian films: the Indonesian Film Agency, the Ministry of Information, Mataram Entertainment, and Kino Drama Atelier,” said Dyna Herlina Suwarto on Saturday, April 24, 2021. Dyna speaks in the discussion entitled Yogyakarta as the Capital City of Indonesia’s Film. This webinar is held by the collaboration of the PSDMA Nadim and KNSK. PSDMA Nadim is stands for Center for Alternative Media Studies and Documentation (PSDMA) Nadim Department of Communications UII. KNSK is stands for National Consortium for History of Communication (KNSK).

The Speaker who is familiarly called Dyna is a lecturer in the Communication Department at Yogyakarta State University. She is also founder of Rumah Sinema, and NGO who is focused on youth and media literacy. She is also active in the Indonesian Film Reviewers Association (KAFEIN). Currently, Dyna is undertaking doctoral studies in Film and Television Studies, University of Nottingham.

Dyna stated that Yogyakarta in 1946-1949 could be called the media capital, because Yogyakarta was considered a safe place that allowed economic, knowledge, cultural and political interactions. Creative actors from various parts of Indonesia also interact with each other and expand local, national and international networks. Finally, the relatively stable conditions in Yogyakarta allow for capital accumulation, market expansion and distribution systems.

Media Capital

When the media capital discussed by Michael Curtin was initiated by the private sector, Yogyakarta as the media capital was actually owned by the state as the main actor.

“In modern media capital , as mentioned by Curtin, the objective is financial accumulation. Meanwhile at that time in Jogja the main objective of media or films produced at that time was politics. Recognition of Indonesia’s independence and sovereignty as well as the accumulated knowledge of the film production industry itself,” said Dyna who also active in the Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).

There are several films that are important to discuss in the Yogyakarta era from 1946 to 1949. One of the documentary film produced by the Indonesian Film Agency is Indonesia Fight for Freedom. This film was brought to the United Nations to gain recognition of Indonesian sovereignity. Apart from films, the establishment of film academies Cinedrama Institute and Kino Drama Atelier is also significant. These film academies has also become a milestone in the development of film in Indonesia.

Although in the end the Dutch attacked Yogyakarta on December 19th, 1948 and brought the film to a halt at that time, this era has become an interesting piece of film history in Indonesia.

——–

Reporter and Author: Rizky Eka Satya, UII Department of Communication’s student, Class of 2015. Internship at PSDMA Nadim at Department of Communications UII.

Editor: A. Pambudi W.

 

pampam

Yogyakarta: Ibu Kota Film Indonesia

Reading Time: 2 minutes

Pada tanggal 4 Januari 1946, rombongan gerbong rahasia berisikan Soekarno dan kawan-kawan tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kedatangan mereka menandai perpindahan ibu kota dari Jakarta yang telah diduduki oleh pasukan Sekutu dari NICA (Nederlandsch Indië Civiele Administratie) ke Yogyakarta.

Pemerintah RI memindahkan beberapa Kementerian RI ke Yogyakarta, di antaranya adalah Kementerian Penerangan yang kemudian diikuti oleh Badan Film Indonesia (BFI). Perpindahan kedua institusi tersebut membuat para seniman dan simpatisan republik turut pindah ke Yogyakarta. Peristiwa ini membuat Yogyakarta pada waktu itu tidak sekadar pusat pemerintahan Indonesia, melainkan menjadi pusat kesenian dan perfilman di Indonesia pula.

Empat Aktor Perfilman Indonesia Awal

“Terdapat empat aktor penting dalam Yogyakarta sebagai Ibu kota Film Indonesia: Badan Film Indonesia, Kementerian Penerangan, Stitchting Hiburan Mataram, dan Kino Drama Atelier,” ujar Dyna Herlina Suwarto, pembicara dalam diskusi dengan judul “Yogyakarta sebagai Ibu kota Film Indonesia” yang diadakan oleh kolaborasi Pusat Studi dan Dokumentasi Media Alternatif (PSDMA) Nadim Komunikasi UII dengan Konsorsium Nasional Sejarah Komunikasi (KNSK) pada Sabtu, 24 April 2021.

Perempuan yang akrab disapa Dyna ini merupakan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, pendiri Rumah Sinema, serta aktif di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Ia juga aktif dalam Asosiasi Pengkaji Film Indonesia (KAFEIN). Saat ini, Dyna sedang menjalankan studi doktoral di Film and Television Studies, University of Nottingham.

Dyna menyebutkan bahwa Yogyakarta pada tahun 1946-1949 dapat disebut sebagai media capital (ibu kota media), karena Yogyakarta dinilai sebagai tempat yang aman yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi, pengetahuan, budaya dan politik. Aktor kreatif dari berbagai wilayah Indonesia juga saling berinteraksi serta memperluas jaringan kerja lokal, nasional, dan internasional.  Terakhir, kondisi Yogyakarta yang relatif stabil memungkinkan terjadinya akumulasi modal, perluasan pasar, dan sistem distribusi.

Ketika ibu kota media yang dibahas oleh Michael Curtin diinisiasi oleh swasta, Yogyakarta sebagai media capital justru dimiliki negara sebagai aktor utamanya.

“Kalau dalam modern media capital yang disebutkan Curtin tujuannya adalah akumulasi finansial, sedangkan waktu itu di Jogja tujuan utama media atau film yang diproduksi waktu itu adalah politik. Pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta akumulasi pengetahuan industri produksi film itu sendiri,” ujar Dyna.

Terdapat beberapa film yang penting untuk dibahas di era Yogyakarta 1946-1949, salah satunya adalah film dokumenter produksi Badan Film Indonesia “Indonesia Fight for Freedom” yang dibawa ke PBB untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Selain film, pendirian akademi film “Cinedrama Institute” dan “Kino Drama Atelier” juga menjadi tonggak perkembangan film di Indonesia.

Walaupun pada akhirnya Belanda menyerang Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dan membuat perkembangan film pada saat itu terhenti, namun era tersebut telah menjadi potongan menarik sejarah perfilman di Indonesia.

Reporter dan Penulis: Rizky Eka Satya, Mahasiswa Komunikasi UII, Angkatan 2015. Magang di PSDMA Nadim Komunikasi UII.

Penyunting: A. Pambudi W.

pampam
,

Diskusi Nadim & KNSK: Yogyakarta sebagai Ibukota Film Indonesia

Reading Time: < 1 minute

Yogyakarta menjadi Ibu Kota Indonesia dari 1946-1950. Saat itu banyak hal terpusat di Jogja, film adalah salah satunya. Negara memainkan peran penting dalm dunia perfilman nasional. Negara menyediakan alat produksi, membangun saluran distribusi, serta mendirikan lembaga film. Bagaimana Yogyakarta saat menjadi ibukota film indonesia? Simak diskusinya di sini.

PSDMA Nadim Ilmu Komunikasi UII kembali menggelar diskusi dengan judul Yogyakarta sebagai Ibukota Film Indonesia.

Kali ini PSDMA Nadim berkolaborasi dengan Konsorsium Nasional Sejarah Komunikasi (KNSK).

Turut menghadirkan Dyna Herlina Suwarto sebagai pembicara.


Supaya tidak tertinggal, catat waktunya, ya!

Hari: Sabtu, 24 April 2021
Pukul: 15.00 wib
Zoom:

Zoom Meeting